Mahkamah Konstitusi Kamboja
Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional diAsia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh Semenanjung Indochina antara abad 11 hingga abad 14. Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja namun kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).
Mahkamah Konstitusi Kamboja adalah lembaga tertinggi yang ditetapkan dalam Konstitusi 1993 untuk menjamin penghormatan terhadap Konstitusi Kamboja, untuk menafsirkan Konstitusi dan undang-undang yang diadopsi oleh Majelis Nasional dan sepenuhnya ditinjau oleh Senat, serta untuk memeriksa dan memutuskan litigasi terkait dengan pemilihan Anggota Majelis Nasional dan pemilihan para Senator. Mahkamah Konstitusi Kamboja mulai berdiri pada tanggal 15 Juni 1998.
Struktur organisasi sunting
Mahkamah Konstitusi terdiri dari satu orang ketua dan 8 anggota. Ketua dipilih setiap tiga tahun sekali oleh sebuah kelompok yang terdiri dari 9 Anggota Dewan dengan suara bulat. Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki pangkat dan hak prerogatif dari Ketua Majelis Nasional sedangkan anggota memiliki pangkat dan hak prerogatif dari Wakil Ketua Majelis Nasional. Masa bakti anggota Mahkamah Konstitusi adalah 9 tahun, tetapi sepertiga anggota diganti setiap 3 tahun. Untuk masa bakti pertama, 3 anggota ditunjuk atau dipilih untuk jangka waktu masing-masing 3, 6, dan 9 tahun. Tiga orang anggota ditunjuk oleh Raja Kamboja sementara Majelis Nasional Kamboja dan Dewan Tertinggi Kehakiman Kamboja akan memilih 3 anggotanya masing-masing untuk menjabat di Mahkamah Konstitusi Kamboja. Semua Anggota Dewan Konstitusi akan dipilih di antara orang-orang berpangkat tinggi dari kewarganegaraan Khmer melalui kelahiran, berusia setidaknya 45 tahun, memegang ijazah tinggi dalam hukum, administrasi, diplomasi atau ekonomi dan memiliki pengalaman profesional setidaknya 15 tahun.
Dewan Konstitusi Kamboja tidak dapat memeriksa masalah apapun atas inisiatifnya sendiri. Hanya Raja, Presiden Senat, Presiden Majelis Nasional, Perdana Menteri, seperempat dari Senator, sepersepuluh anggota Majelis Nasional, atau Pengadilan yang dapat meminta Dewan Konstitusi untuk memeriksa konstitusionalitas hukum. Orang dan partai politik dapat mengajukan permintaan atau mengajukan pengaduan dalam kondisi seperti yang dinyatakan di dalam Konstitusi 1993.[1]
Hubungan dengan pihak lain sunting
Hubungan dengan Raja sunting
Raja harus berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi Kamboja mengenai rencana-rencana untuk mengubah Konstitusi Kamboja. Inisiatif revisi atau amendemen Konstitusi milik Raja kemudian akan diteruskan kepada Perdana Menteri dan kepada Ketua Majelis Nasional serta harus disetujui paling sedikit oleh seperempat Anggota Majelis Nasional.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Perdana Menteri dan Majelis Nasional kemudian Mahkamah Konstitusi Kamboja akan memberikan pandangan-pandangan mengenai usul revisi atau amendemen tersebut kepada Raja. Jika semua pihak telah setuju dengan revisi atau amendemen maka pihak Kerajaan akan mengirimkan keputusan akhir mengenai revisi atau amendemen tersebut kepada Perdana Menteri dan Majelis Nasional Kamboja.[1]
Hubungan dengan rakyat sunting
Warga negara sebagai pihak dalam proses hukum, dapat mengajukan pertanyaan tentang inkonstitusionalitas undang-undang atau keputusan lembaga negara. Lembaga yurisdiksi di tingkat bawah harus mengajukan pengaduan tersebut ke Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung menganggap pengaduan itu sah, maka pengaduan itu akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi Kamboja. Pertanyaan yang diangkat disebut pertanyaan sela. Pengadilan yang bertanggung jawab atas persidangan harus menunda sidangnya dan menunggu jawaban dari Mahkamah Konstitusi Kamboja. Selain di luar kasus pengadilan, rakyat juga memiliki hak untuk mengajukan uji konstitusionalitas undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi melalui Ketua Senat, Ketua Majelis Nasional, seperempat dari senator atau sepersepuluh dari anggota Majelis Nasional.
Selama pemilihan anggota Majelis Nasional dan Senat, Mahkamah Konstitusi dapat menerima pengaduan warga yang menentang keputusan Panitia Pemilihan Nasional.[1]
Hubungan dengan partai politik sunting
Mahkamah Konstitusi Kamboja dapat memeriksa dan memutuskan pengaduan langsung dari setiap partai politik dalam waktu 72 jam setelah pengumuman hasil sementara pemilihan atau pengaduan banding dari partai politik yang menentang keputusan Panitia Pemilihan Nasional. Dewan Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan tentang litigasi terkait dengan pemilihan anggota Majelis Nasional dan anggota Senator. Misalnya seperti pengaduan tentang daftar pemilih awal pada saat pendaftaran pemilih dan pengaduan mengenai kejadian selama pemilihan kampanye. Untuk kasus-kasus seperti ini maka Mahkamah Konstitusi akan bertindak sebagai Pengadilan.[1]
Interpretasi dan peninjauan konstitusi sunting
Mahkamah Konstitusi Kamboja dapat menafsirkan Konstitusi dan undang-undang Kamboja, dalam rangka pemeriksaan konstitusionalitas. Penafsiran ini dapat diminta oleh Raja, Ketua Senat, Ketua Majelis Nasional, Perdana Menteri, seperempat dari para senator, sepersepuluh dari anggota Majelis Nasional atau oleh pengadilan. Dalam kondisi yang tersebut, Mahkamah Konstitusi Kamboja dapat memeriksa konstitusionalitas undang-undang sebelum atau setelah pengumuman. Kondisi ini terkecuali untuk undang-undang organik, aturan prosedur Senat dan Majelis Nasional yang harus diperiksa sebelum pengundangan atau penerapannya.[1]
Kedaulatan nasional sunting
Mahkamah Konstitusi Kamboja adalah satu-satunya lembaga yang kompeten yang memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan apapun dari Majelis Nasional yang bertentangan dengan prinsip menjaga kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah, dan yang merongrong persatuan politik atau manajemen administrasi negara. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi Kamboja bersifat final tanpa tanggung jawab dan memiliki wewenang atas semua kekuatan yang dilembagakan yang diatur dalam Konstitusi.[1]
Capaian Mahkamah Konstitusi Kamboja sunting
| Tahun | Konsultasi | Pengadilan Pemilu | Interpretasi | Uji Konstitusional | Penolakan atas ketidakmampuan atau bentuk hukum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstitusi | Hukum | |||||
| 1998 | 01 | 17 | 04 | |||
| 1999 | 02 | 11 | 01 | |||
| 2000 | 02 | 02 | 05 | |||
| 2001 | 01 | 02 | 05 | 02 | ||
| 2002 | 02 | 01 | 01 | 04 | ||
| 2003 | 02 | 11 | 01 | 03 | 01 | 05 |
| 2004 | 01 | 09 | 03 | |||
| 2005 | 03 | 04 | 01 | |||
| 2006 | 01 | 05 | 11 | |||
| 2007 | 01 | 03 | 03 | 02 | ||
| 2008 | 01 | 09 | 02 | 13 | ||
| 2009 | 01 | 02 | 04 | |||
| 2010 | 01 | 02 | 02 | 03 | ||
| 2011 | 01 | 06 | 06 | |||
| 2012 | 05 | 01 | ||||
| 2013 | 39 | 05 | 07 | |||
| 2014 | 02 | 06 | 02 | |||
| 2015 | 01 | 05 | ||||
| 2016 | 02 | 01 | ||||
| 2017(3) | 23 | 09 | 01 | |||
| Total | 12 | 114 | 11 | 10 | 45 | 65 |