Lembaga Pemilihan Umum

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah sebuah badan yang mengadakan pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru. Tugas-tugasnya meliputi menentukan partai-partai yang dapat ikut pemilu, mengadakan pemilu dan mengumumkan hasil dan kursi yang dimenangkan dalam berbagai badan pemerintahan. Lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

Lembaga Pemilihan Umum
LPU
Tentang lembaga
Dibentuk17 Januari 1970
Nomenklatur agency sebelumnya
Dibubarkan1 Februari 1999
Lembaga pengganti
Wilayah hukumIndonesia
Kantor pusatJalan Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Pejabat eksekutif

SejarahSunting

Setelah naiknya Suharto sebagai presiden Indonesia pada tahun 1967, Soeharto mulai mempersiapkan pemilihan untuk mengesahkan kursinya. Pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru dipersiapkan untuk dilaksanakan pada tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa presiden akan membentuk Lembaga Pemilihan Umum untuk pemilihan mendatang. Soeharto kemudian membentuk Lembaga Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970.

Menurut undang-undang, Lembaga Pemilihan Umum merupakan lembaga tetap yang terdiri dari tiga unsur, yakni dewan eksekutif, dewan penasihat, dan sekretariat. Presiden mengangkat anggota lembaga tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 1970. Ketua pertama LPU adalah Amirmachmud, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri kemudian menjabat sebagai Ketua LPU hingga tahun 1998, ketika organisasi tersebut dibubarkan dan diganti dengan Komisi Pemilihan Umum.

Kantor Lembaga Pemilihan UmumSunting

Lembaga Pemilihan Umum Indonesia ini bertempat di sebuah gedung di Jalan Imam Bonjol 29. Gedung tersebut dirancang oleh arsitek A.W. Gmelig Meyling, selesai dibangun pada tahun 1955 dan termasuk yang pertama dibangun dengan gaya arsitektur pasca-perang di Indonesia. Itu digambarkan sebagai "mengesankan" pada saat penyelesaiannya. Bangunan ini awalnya digunakan untuk kantor Pusat Hortikultura Nasional Kementerian Pertanian.[1]

OrganisasiSunting

Dewan EksekutifSunting

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985, kursi dewan eksekutif diisi dengan jabatan menteri. Ketua dewan diduduki oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan jabatan wakil ketua diduduki oleh Menteri Penerangan dan Menteri Kehakiman.[2]

Daftar ketuaSunting

Meski Menteri Dalam Negeri merangkap sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum, tidak ada pemilu yang digelar selama masa jabatan ad interim Sudharmono, dari 1982 hingga 1983.

Nama Foto Periode Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Pemilu
Amirmachmud   1970–1982 Sebagai Menteri Penerangan:

Budiardjo (1970–1973)

Mashuri Saleh (1973–1977)

Sudharmono (1977–1978)

Ali Murtopo (1978–1982)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Oemar Seno Adji (1970–1973)

Mochtar Kusumaatmadja (1973–1978)

Mudjono (1978–1981)

Ali Said (1981–1982)

Soenandar Prijosoedarmo 1971
Soeprapto 1977
1982
Sudharmono   1982–1983 Sebagai Menteri Penerangan:

Ali Murtopo (1982–1983)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Ali Said (1982–1983)

tidak ada
Soepardjo Rustam   1983–1988 Sebagai Menteri Penerangan:

Harmoko (1983–1988)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Ali Said (1983–1984)

Ismail Saleh (1984–1988)

Aswismarmo 1987
Rudini   1988–1993 Sebagai Menteri Penerangan:

Harmoko (1988–1993)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Ismail Saleh (1988–1993)

Nugroho S. 1992
Yogie Suardi Memet   1993–1998 Sebagai Menteri Penerangan:

Harmoko (1993–1997)

R. Hartono (1997–1998)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Oetojo Oesman (1993–1998)

Suryatna Subrata 1997

ReferensiSunting

  1. ^ Merrillees 2015, hlm. 47.
  2. ^ Kansil 1986, hlm. 7

Daftar pustakaSunting

  • Abdullah, Taufik (April 2009). Indonesia: Towards Democracy. Solo: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-981-2303660. 
  • Manning, Chris; van Dierman, Peter (April 2000). Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-1856499248. 
  • Merrillees, Scott (2015). Jakarta: Portraits of a Capital 1950-1980. Jakarta: Equinox Publishing. ISBN 9786028397308. 
  • Puspoyo, Widjanarko (December 2012). Dari Soekarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955 - 2009 (From Soekarno to Yudhoyono. Indonesian General Elections 1955 - 2009). Solo: Eka Adicitra Intermedia. ISBN 9786028237970. 
  • Kansil, C.S.T. (1986), Memahami Pemilihan Umum dan Referendum [Understanding General Elections and Referendum] (dalam bahasa Indonesia), Jakarta: Ind-Hill-Co