Kabinet Jepang

lambang kabinet jepang

Kabinet Jepang (内閣, Naikaku) adalah cabang eksekutif dari pemerintah Jepang. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan empat belas anggota lainnya yang disebut Menteri Negara. Perdana Menteri ditunjuk oleh Diet (Parlemen Jepang), dan para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri. Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet, dan harus mengundurkan diri bila mendapatkan mosi tidak percaya dari Majelis Rendah Jepang.

Kabinet Jepang
内閣
Naikaku

Kediaman Resmi Perdana Menteri
Informasi lembaga
Dibentuk22 Desember 1885; 138 tahun lalu (1885-12-22)
Nomenklatur lembaga sebelumnya
Wilayah hukumPemerintah Jepang
Kantor pusatChiyoda, Tokyo, Jepang
Pejabat eksekutif
Lembaga bawahan
Situs webhttps://www.kantei.go.jp/

Kabinet Jepang modern didirikan oleh Konstitusi Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947. Sebelumnya, kabinet juga terdapat di bawah konstitusi Meiji yang berlaku antara tahun 1889-1946. Kabinet tersebut merupakan subordinat dari Kaisar.

Pengangkatan Menteri Kabinet

sunting

Di bawah Konstitusi Jepang, menteri Kabinet diangkat setelah diseleksi oleh perdana menteri. Sebagian besar Kabinet, termasuk perdana menteri, harus merupakan anggota Diet Nasional, dan seluruh anggotanya harus merupakan warga sipil. Di bawah Undang-undang Kabinet, jumlah menteri Kabinet (kecuali perdana menteri) harus sebanyak empat belas atau kurang dari empat belas, namun jumlah tersebut dapat ditingkatkan apabila terjadi kebutuhan khusus. Jika Kabinet secara kolektif mengundurkan diri, Kabinet akan terus menjalankan fungsinya sampai ditunjuknya perdana menteri baru. Ketika menjabat, tindakan hukum tidak dapat diambil terhadap menteri Kabinet tanpa persetujuan dari perdana menteri. Kabinet harus mengundurkan diri secara massal dalam keadaan berikut:

  • Ketika mosi tidak percaya diadopsi, atau mosi percaya dikalahkan, oleh DPR, kecuali adanya pembubaran dewan dalam waktu sepuluh hari.
  • Setelah pertemuan pertama Diet Nasional setelah pemilihan umum DPR (bahkan jika perdana menteri yang sama akan dipilih kembali dan diangkat, dan setiap menteri lainnya akan diangkat kembali).
  • Ketika posisi perdana menteri menjadi kosong, atau perdana menteri menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri.

Kekuasaan

sunting

Kabinet menjalankan dua jenis kekuasaan. Beberapa kekuasaan tersebut biasanya dilakukan oleh Kaisar dengan ikatan "anjuran dan persetujuan" Kabinet. Kekuasaan lainnya dengan jelas diserahkan kepada Kabinet. Berlawanan dengan praktik politik di banyak sistem pemerintahan monarki konstitusional lainya, Kaisar Jepang bukanlah pejabat kepala eksekutif. Namun, Konstitusi menyerahkan otoritas eksekutif kepada Kabinet. Yang artinya, hampir seluruh tugas harian pemerintah dikerjakan oleh Kabinet

Dalam praktiknya, sebagian besar kewenangan Kabinet dijalankan oleh perdana menteri. Di bawah Konstitusi, perdana menteri menjalankan "kendali dan pengawasan" atas lembaga eksekutif, dan tidak ada undang-undang atau perintah Kabinet yang dapat dijalankan tanpa tanda tangan balasan perdana menteri (dan pengumuman kaisar). Sementara menteri Kabinet dalam dalam demokrasi parlementer lain secara teori memiliki kebebasan dalam bertindak (dalam batasan tanggung jawab kabinet secara bersama), Kabinet Jepang secara efektif merupakan perpanjangan tangan dari kewenangan perdana menteri.

Menurut Pasal 75 dalam Konstitusi Jepang, Menteri Negara tidak tunduk pada tindakan hukum tanpa persetujuan perdana menteri selama masa jabatan mereka.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Kaisar

sunting

Kekuasaan yang dijalankan oleh Kabinet

sunting
  • Menjalankan hukum
  • Melaksanakan hubungan luar negeri.
  • Penutupan traktat (dengan persetujuan Parlemen Nasional).
  • Administrasi aparatur sipil negara.
  • Merumuskan anggaran (yang harus diadopsi oleh Parlemen Nasional).
  • Adopsi perintah kabinet.
  • Pemberian amnesti umum, amnesti khusus, keringanan hukuman, penangguhan hukuman, dan pemulihan hak.
  • Menandatangani undang-undang atau perintah kabinet oleh Menteri negara terkait dan ditanda tangani oleh Perdana Menteri.
  • Menunjuk hakim asosiasi dari Mahkamah Agung Jepang (kecuali Hakim Agung, yang dinominasikan oleh Perdana Menteri dan secara formal ditunjuk oleh Kaisar).
  • Penunjukan wakil menteri (yang dinominasikan oleh para menteri).

Daftar Kabinet Jepang

sunting

Di bawah dekrit dan Konstitusi Meiji (1885–1947)

sunting

Kabinet antara tahun 1885 dan 1947 dibentuk di bawah dekrit tahun 1885 dan 1889, di bawah Konstitusi Meiji dari tahun 1890 sampai 1947. Kabinet secara individu bertanggung jawab kepada Kaisar, dan perdana menteri yang ditunjuk.

Kabinet "luar biasa" (non-/anti-partisan) oligarki

sunting

Kabinet "persatuan nasional" masa perang

sunting

Di bawah konstitusi saat ini (1947–saat ini)

sunting

Kabinet sejak 1947 dibentuk di bawah Konstitusi Jepang. Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Parlemen, dan Perdana Menteri dipilih dan ditunjuk oleh Kaisar menurut Pasal 6 dari Konstitusi Jepang.

Masa pendudukan, sistem multi partai

sunting

Dominasi LDP

sunting

Kabinet Jepang saat ini

sunting

Hingga 11 April 2023, anggota dari Kabinet Jepang adalah:[1]

 
Kabinet Jepang Ke-101
Kabinet Kishida Kedua (Rombak)
Kode warna:      Liberal Demokrat      Komeito
dapil: daerah pemilihan, DPR: anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat, DP: anggota dari Dewan Penasihat, B: birokrat
Menteri
Daerah Pemilihan
Jabatan Departemen Mulai menjabat
Menteri kabinet
  Fumio Kishida
DPR dapil Hiroshima 1
 
Perdana Menteri
 
Kantor Kabinet
4 Oktober 2021;
2 tahun lalu
 (2021-10-04)
  Takeaki Matsumoto
DPR dapil Hyogo 11
Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi  
Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi
21 November 2022;
18 bulan lalu
 (2022-11-21)
  Ken Saitō
DPR dapil Chiba 7
Menteri Kehakiman  
Kementerian Kehakiman
11 November 2022;
18 bulan lalu
 (2022-11-11)
  Yoshimasa Hayashi
DPR dapil Yamaguchi 3
Menteri Luar Negeri  
Kementerian Urusan Luar Negeri
10 November 2021;
2 tahun lalu
 (2021-11-10)
  Shun'ichi Suzuki
DPR dapil Iwate 2
Menteri Keuangan
Menteri Negara untuk Layanan Keuangan
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Penanganan Inflasi
Menteri Keuangan
Badan Layanan Keuangan
4 Oktober 2021;
2 tahun lalu
 (2021-10-04)
  Keiko Nagaoka
DPR dapil Ibaraki 7
Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan Rekonstruksi
 
Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Katsunobu Katō
DPR dapil Okayama 5
Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Sosial  
Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Tetsuro Nomura
DP dapil Kagoshima umum
Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Yasutoshi Nishimura
DPR dapil Hyōgo 9
Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Daya Saing Industri
Menteri Kerjasama Ekonomi dengan Rusia
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Respon Dampak Ekonomi yang disebabkan oleh Kecelakaan Nuklir
Menteri Negara untuk Korporasi Fasilitasi Kompensasi Kerusakan dan Penonaktifan Nuklir
 
Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Tetsuo Saito
DPR dapil Hiroshima 3
Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Kebijakan Siklus Air
Menteri untuk Pameran Hortikultura Dunia Yokohama 2027
 
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata
4 Oktober 2021;
2 tahun lalu
 (2021-10-04)
  Akihiro Nishimura
DPR dapil Miyagi 3
Menteri Lingkungan Hidup
Menteri Negara untuk Kesiapan Darurat Nuklir
 
Kementerian Lingkungan Hidup
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Yasukazu Hamada
DPR dapil Chiba 12
 
Menteri Pertahanan
 
Kementerian Pertahanan
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Hirokazu Matsuno
DPR dapil Chiba 3
Kepala Sekretaris Kabinet (Jepang)
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Mengurangi dampak dari Pasukan AS di Okinawa
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Masalah Penculikan
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Promosi Vaksinasi
Sekretariat Kabinet 4 Oktober 2021;
2 tahun lalu
 (2021-10-04)
  Taro Kono
DPR dapil Kanagawa 15
Menteri Transformasi Digital
Menteri Negara untuk Reformasi Digital
Menteri Negara Urusan Konsumen dan Keamanan Pangan
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Reformasi Aparatur Sipil Negara
 
Badan Digital (Jepang)
 
Kantor Kabinet
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Hiromichi Watanabe
DPR dapil Chiba 6
Menteri Rekonstruksi
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Koordinasi Kebijakan Komperhensif untuk Kebangkitan dari Bencana Nuklir di Fukushima
Badan Rekonstruksi 27 Desember 2022;
17 bulan lalu
 (2022-12-27)
  Koichi Tani
DPR dapil Hyōgo 5
Ketua Komisi Keamanan Publik Nasional
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Ketahanan Bangunan Nasional
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Masalah Teritorial
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Reformasi Aparatur Sipil Negara
Menteri Negara untuk Penanganan Bencana dan Kebijakan Laut
Komisi Keamanan Publik Nasional
 
Kantor Kabinet
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Masanobu Ogura
DPR dapil Tokyo 23
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Kebijakan Terkait Anak
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Masyarakat Kohesif
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan
Menteri yang bertanggung jawab atas Tindakan Kesepian dan Terasing
Menteri Negara Urusan Penanggulangan Angka Kelahiran
Menteri Negara untuk Kesetaraan Gender
Badan Anak dan Keluarga
 
Kantor Kabinet
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Shigeyuki Goto
DPR dapil Nagano 4
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Penguatan Ekonomi
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Kapitalisme Baru
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Usaha Rintisan
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Penanganan Wabah Novel Coronavirus dan Manajemen Krisis Kesehatan
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Reformasi Jaminan Sosial
Menteri Negara untuk Kebijakan Ekonomi dan Fiskal
 
Kantor Kabinet
25 Oktober 2022;
19 bulan lalu
 (2022-10-25)
  Sanae Takaichi
DPR dapil Nara 2
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Keamanan Ekonomi
Menteri Negara untuk Strategi Kekayaan Intelektual
Menteri Negara untuk Kebijakan Sains dan Teknologi
Menteri Negara untuk Kebijakan Luar Angkasa
Menteri Negara untuk Keamanan Ekonomi
 
Kantor Kabinet
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)
  Naoki Okada
DP dapil Ishikawa umum
Menteri Negara Urusan Okinawa dan Wilayah Utara
Menteri Negara untuk Revitalisasi Daerah
Menteri Negara Reformasi Regulasi
Menteri Negara untuk Strategi "Cool Japan"
Menteri Negara untuk Kebijakan Terkait Ainu
Menteri yang bertanggung jawab terhadap Visi Digital Garden City Nation
Menteri Pameran Dunia 2025
Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara
 
Kantor Kabinet
10 Agustus 2022;
21 bulan lalu
 (2022-08-10)


Lihat pula

sunting

Referensi

sunting

Pranala luar

sunting