Reichskammergericht
Reichskammergericht (Jerman: [ˈʁaɪçs.kamɐɡəˌʁɪçt]; bahasa Jerman untuk Pengadilan Kamar Kekaisaran; bahasa Latin: Iudicium imperii) adalah salah satu dari dua lembaga peradilan tertinggi di Kekaisaran Romawi Suci, yang lainnya adalah Konsili Aulicum di Wina. Reichskammergericht didirikan pada 1495 oleh Dewan Kekaisaran di Worms. Semua proses hukum di Kekaisaran Romawi Suci dapat dibawa ke Reichskammergericht, kecuali jika penguasa wilayah itu memiliki apa yang disebut Privilegium de non appellando, dalam hal ini lembaga peradilan tertinggi ditemukan oleh penguasa wilayah itu. Pengecualian lain adalah hukum pidana di mana Reichskammergericht dapat melakukan intervensi hanya jika aturan prosedural dasar telah dilanggar.
Reichskammergericht terkenal karena waktu yang lama untuk mencapai vonis. Beberapa proses, terutama dalam tuntutan hukum antara negara bagian Kekaisaran yang berbeda, memakan waktu beberapa ratus tahun. Beberapa tuntutan hukum belum berakhir ketika dibubarkan pada 1806 setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Suci.[1] Namun, belakangan diketahui bahwa hal itu sering dikaitkan dengan hilangnya kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan bahwa pengadilan terkadang jauh lebih efisien daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Penelitian baru-baru ini juga mengungkapkan bahwa khususnya pada abad ke-XVIII, putusan pengadilan dalam banyak hal mengantisipasi pembentukan konstitusional kebebasan sipil di Jerman. Misalnya, tidak dapat diganggu gugatnya perumahan seseorang atau kebebasan perdagangan secara hukum diperkenalkan di Kekaisaran oleh keputusan pengadilan. Pada akhir abad ke-XVIII, beberapa orang sezaman bahkan membandingkan Reichskammergericht dengan Majelis Nasional di Revolusi Prancis.
Sejarah sunting
Pada dasarnya, Reichskammergericht terletak di Frankfurt am Main, dan kemudian dipindahkan ke Worms, Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Speyer, Esslingen, Speyer lagi (dari 1527 hingga 1689), dan akhirnya ke Wetzlar hingga pembubarannya pada 1806.
Sejak awal Abad Pertengahan, Mahkamah Agung telah ada untuk Kekaisaran, Hofgericht, di mana Kaisar sendiri memimpin.[1] Pengadilan ini terhubung langsung ke Kaisar, berhenti bertindak ketika dia di luar negeri, dan dibubarkan ketika dia meninggal. Pada abad ke-XV, Kaisar tidak lagi mendapat kehormatan yang sama, sehingga istananya kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Tempatnya diambil oleh Kammergericht.[1]
Kaisar atau wakilnya memimpin Kammergericht dan itu masih pengadilan pribadinya, tetapi para anggotanya sekarang adalah pejabat Kekaisaran. Umumnya anggota dewan yang sah yang duduk di Kammergericht. Itu tidak digunakan lagi pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Friedrich III. Pembentukan pengadilan baru dan efisien menjadi masalah kebutuhan mendesak, dan itu adalah salah satu reformasi yang paling mendesak yang diperdebatkan pada masa pemerintahan Maximilian I.[1]
"Provinsi Kamar Kekaisaran", seperti secara bertahap ditentukan oleh undang-undang dan penggunaan, diperluas ke pelanggaran perdamaian publik, kasus pengalihan sewenang-wenang (perampasan properti) atau pemenjaraan, permohonan yang menyangkut perbendaharaan, pelanggaran keputusan Kaisar atau hukum yang disahkan oleh Dewan Kekaisaran, perselisihan tentang properti antara penyewa langsung kekaisaran atau subjek dari penguasa yang berbeda, dan akhirnya tuntutan terhadap penyewa langsung dari Kekaisaran, dengan pengecualian tuntutan pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan wilayah kekaisaran, yang pergi ke Konsili Aulicum.[1]
Dalam semua bisnisnya, ia menderita persaingan Konsili Aulicum, dan setelah abad ke-XVI, ia mengabdikan dirinya terutama untuk pekerjaan peradilan.[1] Terdiri dari penasihat pribadi Kaisar, Konsili Aulicum mengadili atas namanya. Persaingan antara Konsili Aulicum dan Reichskammergericht akhirnya diatur oleh Perdamaian Westfalen pada 1648, yang menetapkan bahwa pengadilan yang pertama menangani suatu kasus harus memiliki kompetensi untuk dilanjutkan.[1]
Pengaturan sunting
Pengaturan pengadilan ditentukan oleh Kaisar Romawi Suci dan negara-negara subjek kekaisaran. Kaisar mengangkat hakim agung (selalu seorang kelahiran ningrat), beberapa hakim kepala divisi, dan beberapa hakim puisne lainnya. Mayoritas hakim dipilih oleh golongan kawula negara. Awalnya, setengah dari hakim adalah Knight kekaisaran, dan setengah lainnya adalah lulusan hukum, tetapi setelah 1548, semua hakim harus lulusan hukum.
Referensi sunting
- ^ a b c d e f g
Artikel ini menyertakan teks dari suatu terbitan yang sekarang berada pada ranah publik: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Imperial Chamber". Encyclopædia Britannica. 14 (edisi ke-11). Cambridge University Press. hlm. 341–342.
