Perjanjian Inggris-Soviet
Perjanjian Inggris=Soviet adalah aliansi militer formal yang ditandatangi oleh Inggris dan Uni Soviet melawan Nazi Jerman pada 12 Juli 1941; tak lama setelah Operasi Barbarossa, invasi Jerman ke Uni Soviet. Kedua negara sepakat untuk saling membantu satu sama lain dan tidak membuat perdamaian terpisah dengan Jerman.[1]
Amerika Serikat memandang aliansi ini sebagai itikad Uni Soviet untuk mendukung pemulihan kedaulatan negara-negara Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia selepas berakhirnya Perang Dunia II.(Lynn Davis 2000)
Syarat-syarat Perjanjian sunting
Pakta ini ditulis dan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia, dimana kesepakatan antara kedua belah pihak ditetapkan dan keasliannya diakui.
Berdasarkan Perjanjian Inggris-Soviet, kondisi-kondisi berikut ini disepakati oleh kedua pemerintahan Inggris dan Uni Soviet:
- Menahan diri dari tindakan bermusuhan dan/atau saling menyerang pihak lain, termasuk:
- Propaganda langsung atau tak langsung menentang pemerintahan masing-masing di luar batas-batas negara masing-masing.
- Dorongan agar negara-negara lain tidak mengambil tindakan bermusuhan menentang pemerintahan masing-masing.
- Kelonggaran bagi warga negara masing-masing untuk pulang ke tanah airnya.
- Penghapusan blokade-blokade perdagangan dan ekonomi di antara kedua negara.
- Satunya-satunya pengecualian adalah regulasi perdagangan senjata dan amunisi.
- Kapal-kapal negara masing-masing, dengan seluruh isinya termasuk awak dan muatan, menerima hak-haknya dan perlakuan masing-masing yang berlaku atas seluruh kapal dagang asing. Sebagai tambahan:
- Pemerintah Inggris memberikan kelonggaran kebebasan navigasi laut kepada kapal-kapal Rusia sesyau dengan kebebasan yang dimiliki oleh kapal-kapal dari negara lain.
- Informasi mengenai penempatan ranjau-ranjau diberikan kepada masing-masing negara peserta aliansi dalam rangka untuk menetapkan jalur aman bagi kapal-kapal dari masing-masing negara.
- Masing-masing negara boleh menominasikan sejumlah warganegaranya untuk menjamin dampak yang layak terhadap perjanjian ini.
- Orang-orang yang mengaku menahan perjanjian ini bebas berkomunikasi dengan negara-negara masing-masing.
- Paspor dan dokumen-dokumen identitas harus diperlaukan di negara lain secara konsisten dengan yang dikeluarkan atau disertifikasikan oleh otoritas dari negara-negara asing yang diakui.[2]