Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: Perbedaan revisi

+sejarah
(+sejarah)
Walaupun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, sebagaimana juga Deklarasi-Deklarasi Majelis Umum lainnya, deklarasi ini menggambarkan perkembangan dinamis dari norma [[hukum internasional]], dan merefleksikan komitmen dari negara-negara anggota PBB untuk bergerak ke arah tertentu; PBB menggambarkannya sebagai memberikan standar penting bagi perlakuan terhadap penduduk-penduduk asli di seluruh dunia, yang tentu saja akan menjadi alat yang penting dalam memberantas [[pelanggaran HAM]] terhadap 370 juta penduduk asli di dunia, dan membantu mereka memerangi diskriminasi dan marjinalisasi.<ref>http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FAQsindigenousdeclaration.pdf</ref>
 
Deklarasi ini diadopsi oleh PBB pada [[13 September]] [[2007]], dengan 143 suara mendukung, 4 menolak, dan 11 abstain.<ref name="bbc">[http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/6993776.stm BBC News - 13 September 2007 - Indigenous rights outlined by UN]</ref> Ke-empat negara anggota yang menolak adalah negara bekas koloni Inggris yang memiliki populasi penduduk asli yang besar: [[Amerika Serikat]], [[Australia]], [[Kanada]], dan [[Selandia Baru]]. Negara-negara yang abstain adalah [[Azerbaijan]], [[Bangladesh]], [[Bhutan]], [[Burundi]], [[Kolombia]], [[Georgia]], [[Kenya]], [[Nigeria]], [[Rusia]], [[Samoa]] and [[Ukraina]]; 34 negara anggota lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara.<ref>[http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm United Nations General Assembly - 13 September 2007 - UN ADOPTS DECLARATION ON RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES]</ref>
==Sejarah negosiasi dan ratifikasi==
Deklarasi ini dibuat dalam waktu lebih dari 22 tahun. Gagasan ini berawal di [[1982]] saat [[Dewan Ekonomi dan Sosial]] PBB (ECOSOC) memulai [[Kelompok Kerja dalam Populasi Penduduk Asli]] (WGIP), didirikan sebagai hasil penelitian ''Special Rapporteur'' PBB [[José R. Martínez Cobo]] dalam masalah diskriminasi yang dihadapi penduduk asli. Kelompok kerja ini ditugasi untuk mengembangkan standar hak asasi manusia yang akan melindungi para penduduk asli, dan pada [[1985]] mulai menyusun Deklarasi tentang Hak-Hak Penduduk Asli. Naskah tersebut selesai pada tahun [[1993]], dan selanjutnya diajukan kepada [[Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas]], yang menerimanya pada tahun berikutnya.
 
Draft Deklarasi ini kemudian dirujuk kepada [[Komisi Hak Asasi Manusia]], yang kemudian mendirikan kelompok kerja lain untuk memeriksa isinya. Dalam tahun-tahun berikutnya kelompok kerja ini bertemu sebanyak 11 kali untuk memeriksa dan mempercocok Draft Deklarasi ini dan ketentuan-ketentuannya. Perkembangan berjalan dengan lambat karena kekhawatiran negara-negara tertentu soal beberapa ketentuan umum dalam deklarasi ini, misalnya hak penduduk asli untuk menentukan nasibnya sendiri, dan mengendalikan [[sumber daya alam]] yang berada di tanah adat mereka.<ref>http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html</ref> Versi terakhir dari deklarasi ini akhirnya disetujui pada [[29 Juni]] [[2006]] oleh [[Dewan Hak Asasi Manusia]] (pengganti Komisi Hak Asasi Manusia), dimana dari 47 negara anggota, 30 setuju, 2 menolak, 12 abstain, 3 absen.<ref>http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=19056&Cr=rights&Cr1=council</ref>
 
Deklarasi ini kemudian dirujuk ke Majelis Umum, yang mengadakan pemungutan suara dengan hasil penerimaan usulan ini pada [[13 September]] [[2007]], dalam sesi ke-61. Perolehan suara adalah 143 negara setuju 4 menolak dan 11 abstain..<ref name="bbc"/>
==Lihat pula==
*[[Hak asasi manusia]]
5.018

suntingan