Revisi per 29 Agustus 2007 08.59 sunting Bennylin (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengurus 255.180 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 29 Agustus 2007 09.00 sunting balikkan Bennylin (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengurus 255.180 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 1: '''Daerah~~''' atau '''Daerah Otonom~~''', dalam konteks pembagian administratif di [[Indonesia]], adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas [[Provinsi]], [[Kabupaten]], atau [[Kota]]. Sedangkan [[kecamatan]], [[desa]], dan [[kelurahan]] tidaklah dianggap sebagai suatu Daerah (daerah otonom). Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah ([[gubernur]]/[[bupati]]/[[walikota]]), dan memiliki [[Pemerintahan Daerah]] serta [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]]. Baris 5: ==Referensi== * Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ==Lihat pula== * [[Daerah otonom]] {{Macam pembagian negara}}

Daerah: Perbedaan antara revisi