Pernikahan: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Een_huwelijksoptocht_in_de_vallei_van_de_berg_Salak_TMnr_3728COLLECTIE TROPENMUSEUM Een huwelijksoptocht in de vallei van de berg Salak TMnr 3728-423.jpg|thumb|300px|[[Litografi]] tentang iring-iringan upacara pernikahan pada tahun 1872 di daerah [[Bogor]].]]

'''Pernikahan''' adalah [[upacara]] pengikatan [[janji]] [[nikah]] yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan [[perkawinan]] secara [[norma agama]], [[norma hukum]], dan [[norma sosial]]. [[Upacara pernikahan]] memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi [[suku bangsa]], [[agama]], [[budaya]], maupun [[kelas sosial]]. Penggunaan [[adat]] atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum [[agama]] tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. [[Upacara pernikahan]] sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama [[teman]] dan [[keluarga]]. [[Wanita]] dan [[pria]] yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan [[suami]] dan [[istri]] dalam ikatan [[perkawinan]].

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "''Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.''" Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan [[penghulu]] atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.