|
| nama = Kementerian Luar Negeri </br> Republik Indonesia
| gambar = [[Berkas:Kementerian Luar Negeri.svg|180px]]
| didirikan = <!--tanggal[[19 pendirian/hariAgustus]] jadi-->[[1945]]
| dasar_hukum = <![[Undang--dasarUndang hukumDasar pendirian-->Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]
| pegawai = <!--diisi jumlah pegawai pada tahun berjalan beserta referensinya -->
| anggaran = Rp5.533,9 Milyar (APBN 2015) <ref>[http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/SosialisasiAlokasiAnggaran2015.pdf Kementerian Keuangan RI: Sosialisasi Alokasi Anggaran 2015]</ref>
| menteri = [[Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia|Menteri]]
| nama_menteri = [[Retno Lestari Priansari Marsudi]]
}}
'''Kementerian Luar Negeri''', disingkat '''Kemlu''', (dahulu '''Departemen Luar Negeri''', disingkat '''Deplu''') adalah [[kementerian Indonesia|kementerian]] dalam [[pemerintah Indonesia|Pemerintah]] [[Indonesia]] yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang [[Menteri Luar Negeri Indonesia|Menteri Luar Negeri]] (Menlu) yang sejak tanggal [[27 Oktober]] [[2009]] dijabat oleh [[Retno Lestari Priansari Marsudi|Retno Marsudi]] dan Wakil Menteri yang dijabat oleh [[Abdurrahman Mohammad Fachir]] yang dilantik oleh Presiden [[Joko Widodo]] sejak [[27 Oktober]] [[2014]] bersamaan dengan pelantikan menteri [[Kabinet Kerja]].
Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama [[Kementerian Dalam Negeri Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]] dan [[Kementerian Pertahanan Indonesia|Kementerian Pertahanan]]) yang disebutkan secara eksplisit dalam [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|UUD 1945]]. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh [[Presiden Indonesia|presiden]].
Kemudian dilanjutkan pada tahun [[1960]] hingga tahun [[1988]] berhasil melakukan intergrasi [[Irian Barat]] ke dalam pangkuan ibu pertiwi, [[Indonesia]] mendapatkan pengakuan sebagai ''[[negara kepulauan]]'' dalam memperjuangkan hukum laut dalam [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut|United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS)]], meningkatkan Kerjasama ASEAN, mencari Pengakuan internasional thd Timtim akan tetapi berakhir dengan [[referendum]], Ketua [[Gerakan Non Blok]] untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, Ketua [[APEC]] dan [[G15|Group of 15]],keanggotaan Indonesia dalam [[Peace Building Commission (PBC)]] dan meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara [[G-20 ekonomi utama|The Group of Twenty (G-20)]]
== Tugas dan Fungsi ==
Kementerian Luar Negeri RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri
* Memagari potensi disintegrasi bangsa
dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana,
* Upaya membantu pemulihan ekonomi
Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan fungsi:
* Upaya peningkatan citra Indonesia
# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
* Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan [[Warga negara]] [[Indonesia]] /''WNI'' dan kepentingan [[Indonesia]]
# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
* Melakukan hubungan kerjasama [[Bilateral]], [[Regional]], [[Multilateral]] dan [[Organisasi internasional]]
# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
# pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=16931&file=PERPRES0242010.htm Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara]</ref>
== Hubungan ==
== Organisasi ==
Susunan organisasi eselon I Kementerian Luar Negeri terdiri atas:
==== [[Sekretariat jenderal]] ====
*# [[SekretarisWakil Menteri Luar Negeri]];
# [[Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]] ;
# [[Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika]];
Membawahi beberapa biro sebagai berikut:
# [[Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa]];
===== Biro Administrasi Menteri =====
# [[Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN]];
Saat ini, dipimpin oleh Robert Matheus Michael Tene. Biro Administrasi Menteri atau yang sering disingkat sebagai '''BAM''' mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas [[Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]] dalam mengkoordinasikan penghimpunan dan penyajian naskah dan informasi, pelaksanaan kebijakan Menteri Luar Negeri, hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri.
# [[Direktorat Jenderal Multilateral]];
# [[Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik]];
# [[Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional]];
# [[Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler]];
# [[Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Inspektorat Jenderal]];
# [[Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan]];
# Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
# Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
# Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
# Staf Ahli Bidang Manajemen.
Biro ini menyelenggarakan fungsi:
# Penghimpunan informasi dan penyajian naskah di bidang politik, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, keamanan dan hukum untuk Menteri Luar Negeri;
# Pelaksanaan koordinasi dan perancangan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri;
# Penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri dengan lembaga pemerintah dan interaksi Menteri Luar Negeri dengan unsur-unsur nonpemerintah baik nasional maupun asing;
# Pendayagunaan informasi dan hubungan dengan media massa;
# Penyusunan dan pelaksanaan acara dan kegiatan Menteri Luar Negeri serta penyelenggaraan urusan protokol, keamanan, tata usaha, dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri;
# Pemberian dukungan substantif dan administratif bagi Juru Bicara Departemen Luar Negeri.
===== Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan =====
Biro ini dipimpin oleh Anita Lidya Luhulima, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas [[Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]] di bidang pelayanan administrasi bagi [[Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]], Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, Kepala Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]], dan Konsul Kehormatan, dan melaksanakan koordinasi hubungan kerja antarlembaga, penyusunan naskah peraturan perundang-ndangan, dan pelaksanaan ketatausahaan kementerian.
Biro ini menyelenggarakan fungsi:
# Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]];
# Pelaksanaan koordinasi perancangan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]], Staf Ahli Menteri; Pejabat Khusus, dan hubungan kerja antarlembaga;
# Pelaksanaan koordinasi pencalonan kepala perwakilan, perizinan, penyiapan surat-surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan;
# Pelaksanaan penyuluhan peraturan mengenai Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]] yang terkait dengan aspek kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
# Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]];
# Pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]]
===== Biro Perencanaan dan Organisasi =====
Biro ini yang juga sering dikenal sebagai '''BPO''', dipimpin oleh Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas [[Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]] untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]].
BPO menyelenggarakan fungsi:
# Penyiapan perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]];
# Koordinasi perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]];
# Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]];
# Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mengenai rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan [[Republik Indonesia|RI]];
==== [[Inspektorat jenderal]] ====
* [[Inspektorat Wilayah I Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Inspektorat Wilayah I]]
* [[Inspektorat Wilayah II Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Inspektorat Wilayah II]]
* [[Inspektorat Wilayah III Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Inspektorat Wilayah III]]
* [[Inspektorat Wilayah IV Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Inspektorat Wilayah IV]]
==== [[Direktorat jenderal]] ====
* [[Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Asia Pasifik dan Afrika]]
** [[Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Asia Timur dan Pasifik]]
** [[Direktorat Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Asia Selatan dan Tengah]]
** [[Direktorat Afrika Republik Indonesia|Direktorat Afrika Kementerian Luar Negeri]]
** [[Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Timur Tengah]]
** [[Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika]]
* [[Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Amerika dan Eropa]]
** [[Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Amerika Utara dan Tengah]]
** [[Direktorat Amerika Selatan dan Karibia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Amerika Selatan dan Karibia]]
** [[Direktorat Eropa Barat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Eropa Barat]]
** [[Direktorat Eropa Tengah dan Timur Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Eropa Tengah dan Timur]]
** [[Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa]]
* [[Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kerjasama ASEAN]]
** [[Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN]]
** [[Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN]]
** [[Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN]]
** [[Direktorat Mitra Wicara dan Antar Kawasan Kementerian Luar Negeri|Direktorat Mitra Wicara dan Antar Kawasan]]
* [[Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Multilateral]]
** [[Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata]]
** [[Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan]]
** [[Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup]]
** [[Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual]]
** [[Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang]]
* [[Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Informasi dan Diplomasi Publik]]
** [[Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Informasi dan Media]]
** [[Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Diplomasi Publik]]
** [[Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Keamanan Diplomatik]]
** [[Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Kerjasama Teknik]]
* [[Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Hukum dan Perjanjian Internasional]]
** [[Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Hukum]]
** [[Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan]]
** [[Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya]]
* [[Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Protokol dan Konsuler]]
** [[Direktorat Protokol Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Protokol]]
** [[Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Konsuler]]
** [[Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Fasilitas Diplomatik]]
** [[Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia]]
==== [[Badan]] ====
* [[Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK)]]
** [[Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika]]
** [[Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa]]
** [[Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional]]
==== [[Staf ahli menteri]] ====
* [[Staf Ahli Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan|Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
* [[Staf Ahli Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya|Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya]]
* [[Staf Ahli Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bidang Hubungan Kelembagaan|Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan]]
* [[Staf Ahli Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bidang Manajemen|Staf Ahli Bidang Manajemen]]
==== [[Perwakilan Indonesia di luar negeri|Perwakilan luar negeri]] ====
{{main|Kedutaan Besar Republik Indonesia|Daftar alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia|Konsulat Republik Indonesia}}
| 