Buka menu utama

Perubahan

178 bita ditambahkan ,  4 tahun yang lalu
Ejaan dikutip sesuai ejaan lama
{{wikisource|Catatan Pinggir/5 Juli|5 Juli}}
 
== Latar Belakangbelakang ==
Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan [[Konstituante]] untuk menetapkan [[UUD]] baru sebagai pengganti [[UUDS 1950]]. Anggota konstituante mulai bersidang pada [[10 November]] [[1956]]. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada [[UUD '45]] semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden [[Soekarno]] lantas menyampaikan amanat di depan sidang [[Konstituante]] pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke [[UUD '45]]. Pada 30 Mei 1959 [[Konstituante]] melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yg harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses (masa perhentian sidang [[parlemen]]; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD.
 
Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses (masa perhentian sidang [[parlemen]]; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD.
== Pengeluaran Dekrit Presiden 1959 ==
Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden [[Soekarno]] mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di [[Istana Merdeka]].
 
Isi== dariPengeluaran Dekret tersebutPresiden antara1959 lain:==
Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden [[Soekarno]] mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di [[Istana Merdeka]]. Berikut ini teks Dekret Presiden (ejaan sesuai aslinya):
 
{{hii|1.7|1.7}}
===== Dekrit President 5 Juli 1959 =====
KAMI<center>'''DEKRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG'''<brBR/>
'''TENTANG'''<BR/>
<br>
'''KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945'''</center>
Dengan ini menyatakan dengan khidmat :<br>
 
<br>
<center>Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,</center>
Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;<br>
 
<br>
<center>KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG<br/center>
Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;<br>
 
<br>
Dengan ini menyatakanmenjatakan dengan khidmat chidmat:<br>
Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil makmur;<br>
 
<br>
Bahwa anjuranandjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyatrakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;<br>
Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;<br>
 
<br>
Bahwa berhubung dengan pernyataanpernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikanmenjelesaikan tugas yangjang dipercayakandipertjajakan oleh rakyatrakjat kepadanyakepadanja;<br>
Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adlah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,<br>
 
<br>
Bahwa hal yangjang demikian menimbulkan keadaan -keadaan ketatanegaraan yangjang membahayakanmembahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yangjang adil makmur;<br>
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,<br>
 
<br>
Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyatrakjat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunyasatunja jalandjalan untuk menyelamatkanmenjelamatkan Negara Proklamasi;<br>
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG<br>
 
<br>
Bahwa kami berkeyakinanberkejakinan bahwa Piagam JakartaDjakarta tertanggal 22 JuniDjuni 1945 menjiwaimendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adlahadalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,<br>
Menetapkan pembubaran Konstituante.<br>
 
<br>
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,<br>
Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.<br>
 
<br>
<center>KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG</center>
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959<br>
 
<br>
Menetapkan pembubaran Konstituante.<br>;
Atas nama Rakyat Indonesia<br>
 
<br>
Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunyaberlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.<br>
 
Pembentukan MajelisMadjelis PermusyawaratanPermusjawaratan Rakyat Sementara, yangjang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan RakyatRakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnyasingkatnja.Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959<br>
 
Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Juli 1959<br>
Atas nama RakyatRakjat Indonesia<br>
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang<br>
<br>
'''SOEKARNO'''
{{div end}}
 
== Pranala luar ==