Pararaton: Perbedaan antara revisi

Beberapa bagian Pararaton tidak dapat dianggap merupakan fakta-fakta sejarah. Terutama pada bagian awal, antara fakta dan fiksi serta khayalan dan kenyataan saling berbaur. Beberapa pakar misalnya C.C. Berg berpendapat bahwa teks-teks tersebut secara keseluruhan supranatural dan ahistoris, serta dibuat bukan dengan tujuan untuk merekam masa lalu melainkan untuk menentukan kejadian-kejadian di masa depan.<ref>C.C. Berg. ''Het rijk van de vijfvoudige Buddha'' (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, vol. 69, no. 1) Ansterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1962; disebutkan dalam M.C. Ricklefs, ''A History of Modern Indonesia Since c. 1300, 2nd ed. Stanford: Stanford University Press, 1993, hlm 18 dan 311</ref> Meskipun demikian sebagian besar pakar dapat menerima pada tingkat tertentu kesejarahan dari Pararaton, dengan memperhatikan kesamaan-kesamaan yang terdapat pada inskripsi-inskripsi lain serta sumber-sumber China, serta menerima lingkup referensi naskah tersebut dimana suatu interpretasi yang valid dapat ditemukan.<ref name="Johns1964"/>

 

 

J.J. Ras membandingkan Pararaton secara berturut-turut dengan [[Prasasti Canggal]] (732), Prasasti Śivagŗha (Siwagrha) (856), Calcutta Stone (1041) dan [[Babad Tanah Jawi]] (1836). Perbandingan tersebut menunjukkan kesamaan-kesamaan yang jelas dalam karakter, struktur dan fungsi dari teks-teks tersebut serta kesamaan dengan teks-teks [[historiografi]] Melayu<ref>[[Johannes Jacobus Ras|J.J. Ras]], 2001, ''Sacral kingship in Java''. Dalam: Marijke J. Klokke and Karel R. van Kooij (eds.), Fruits of inspiration. Studies in honour of Prof. J.G. de Casparis, pp. 373-388. Groningen: Egbert Forsten, 2001. [Gonda Indological Studies 11.] ISBN 90-6980-137-X </ref>. <!--Yg ini gak perlu diterjemahkan? Ras suggests to place one specific type of texts from the whole Indonesian area together in one literary genre, the ‘government chronicle’ or the ‘book of kings’: historiography at the service of the legitimity of kingship.-->