Pelabuhan Indonesia III: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
 
Sejarah PT Pelindo III (Persero) terbagi menjadi beberapa fase penting berikut ini:
# Perseroan pada awal berdirinya adalah sebuah Perusahaan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam PP No.19 Tahun 1960.
# Selanjutnya pada kurun waktu 1969- 1983 bentuk Perusahaan Negara diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969.
# Kemudian pada kurun waktu tahun 1983-1992, untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan, diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985.
diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969.
# Kemudian pada kurun waktu tahun 1983-1992, untuk membedakan
pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan,
diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1985.
# Seiring pesatnya perkembangan dunia usaha, maka status Perum diubah
menjadi Perseroan pada tahun 1992 dan tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 5 Tanggal 1 Desember 1992.
Fatimah, SH Nomor 5 Tanggal 1 Desember 1992.
# Perubahan Anggaran Dasar Desember 2011 tentang Kepmen BUMN 236.
''PT Pelindo III (Persero) yang menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, PT Pelindo III (Persero) mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. ''
''PT Pelindo III (Persero) yang menjalankan bisnis
inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran
kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan
tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, PT Pelindo III
(Persero) mampu
menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. ''
 
Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Umum, PT Pelindo III (Persero) bertanggung jawab atas Keselamatan Pelayaran, Penyelenggaraan Pelabuhan, Angkutan Perairan dan Lingkungan Maritim. Dengan demikian status Pelindo bukan lagi sebagai “regulator” melainkan “operator” Pelabuhan, yang secara otomatis mengubah bisnis Pelindo dari Port Operator menjadi Terminal Operator.
Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Umum,
<nowiki> </nowiki>PT Pelindo III (Persero) bertanggung jawab atas Keselamatan Pelayaran,
Penyelenggaraan Pelabuhan, Angkutan Perairan dan Lingkungan Maritim.
Dengan demikian status Pelindo bukan lagi sebagai “regulator” melainkan
“operator” Pelabuhan, yang secara otomatis mengubah bisnis Pelindo dari
Port Operator menjadi Terminal Operator.
 
Surat dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut yang diterbitkan bulan Februari 2011 menjelaskan tentang penunjukan PT Pelindo III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
diterbitkan bulan Februari 2011 menjelaskan tentang penunjukan PT
Pelindo III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
 
PT Pelindo III (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya, mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 9 anak perusahaan.''<nowiki/>''
<nowiki> </nowiki>pelabuhan yang tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 9 anak perusahaan.
== Wilayah operasi ==
Pelindo III mengelola sebanyak 40 pelabuhan yang dikelompokkan menjadi 17 pelabuhan cabang dan 14 pelabuhan kawasan yang tersebar di 7 Provinsi yaitu :
Pengguna anonim