Dewan Pertimbangan Agung: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Membatalkan 1 suntingan oleh 199.195.193.58 (pembicaraan). (TW) |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
'''Dewan Pertimbangan Agung''' (disingkat '''DPA''') adalah
DPA dibentuk berdasarkan Pasal 16 [[UUD 45]] sebelum diamandemen. Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan [[presiden]] dan berhak mengajukan usul kepada [[pemerintah]]. Dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan bahwa DPA berbentuk ''Council of State'' yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah.
Pada [[25 September]] [[1945]], DPA dibentuk melalui pengumuman pemerintah (Berita Republik Indonesia No. 4) dengan ketua [[R. Margono Djojohadikusumo]]. Anggota DPA pertama ini berjumlah sebelas orang. Di antaranya adalah [[Radjiman Widiodiningrat]], Syekh [[Muhammad Jamil Jambek|Djamil Djambek]], [[Agus Salim]] dan dr. [[Latumeten]]. Tidak banyak yang dikerjakan DPA pertama ini. Ketika sistem pemerintahan berubah menjadi kabinet [[parlementer]] keberadaan DPA menjadi tidak berarti. Walau tetap eksis sampai pada [[1949]] tapi nasib DPA sebagai lembaga [[konstitusional]] menjadi terpuruk.
Baris 7:
Periode berikutnya posisi DPA makin tidak jelas. Kondisi ini berlangsung hingga Presiden [[Soekarno]] mengeluarkan [[Dekrit 5 Juli 1959]]. DPA Sementara dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959, [[22 Juli]] [[1959]]. Ketuanya dirangkap oleh Presiden Soekarno. DPA definitif baru muncul pada [[1967]] melalui UU No. 3 Tahun 1967 yang disahkan pejabat Presiden [[Soeharto]].
| url = http://www.tokohindonesia.com/pejabat/dpa/index.shtml
| title = DPA Resmi Bubar
| publisher = TokohIndonesia.com
| archiveurl = http://web.archive.org/web/20031012200201/http://tokohindonesia.com/pejabat/dpa/index.shtml
| archivedate = 2003-10-12
| accessdate = 2014-09-25
}}</ref>
== Lihat pula ==
| |||