Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Losdiy2014 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Losdiy2014 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 9:
==Sejarah==
Ombudsman berasal dari [[bahasa]] [[Swedia]] kuno umbuðsmann dan umbuds man, berarti wakil dan non-gender specific. Dalam format penggunaan yang lebih modern, istilah Ombudsman mulai dipakai di Swedia sejak tahun 1809 melalui pelembagaan Swedish Parliamentary Ombudsman, yang bertugas menjaga dan melindungi hak-hak warga negara melalui pembentukan badan pengawas independen atas kinerja pemerintah. Ombudsman biasanya adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah atau parlemen yang diberi tugas mewakili kepentingan publik menindaklanjuti dan/atau menginvestigasi setiap laporan yang datang dari masyarakat. Dalam perkembangannya, Ombudsman juga dapat dibentuk dan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kepentingan swasta atau [[korporasi]], surat kabar/media cetak, NGO dan lain-lain. Karakteristik minimum yang harus dimiliki seorang Ombudsman adalah independence, impartiality and fairness, credibility of the review process dan confidentiality.
Berangkat dari keprihatinan akan praktek-praktek usaha sektor swasta yang tidak sehat, yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga merugikan [[masyarakat]], [[bangsa]], [[negara]] dan sesama pengusaha maka dunia usaha melakukan koreksi diri untuk mendorong perbaikan. Prakarsa ini awalnya muncul dari kalangan usaha kecil yang membentuk Small Bussiness Council (SBC) dan berkembang menjadi Gatra Tri Brata yang akan menjadi pilar untuk mengawasi praktek bisnis di Yogyakarta. Upaya untuk mewujudkan prakarsa ini dimulai dengan rangkaian Corporate Sector Workshop (CSW) dari bulan April–Mei 2003 yang melibatkan dunia usaha dan pemegang andil lain di Yogyakarta. [[Workshop]] ini memandang penting keikutsertaan sektor swasta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek bisnis beretika berkelanjutan, termasuk dalam Negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan sektor swasta dan berdampak luas bagi masyarakat.
| |||