Terorisme: Perbedaan revisi

1.521 bita dihapus ,  7 tahun yang lalu
k
Membatalkan 1 suntingan oleh 180.242.68.102 (pembicaraan): Blogsite tidak disarankan. (TW)
k (Membatalkan 1 suntingan oleh 180.242.68.102 (pembicaraan): Blogsite tidak disarankan. (TW))
 
==Pengertian Terorisme==
Definisi terorisme sendiri saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah banyak ahli yang medefinisikannya, dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum kata “teroris” ( pelaku) dan terorisme (aksi) berasal  dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan<ref>rois, nur. “Kebijakan Kriminal dalam Cyberterrorism di Indonesia.” (2013). <http://nurroissh.wordpress.com/2014/02/11/mendifinisikan-terorisme/></ref>.
 
Istilah teroris oleh para ahli [[kontraterorisme]] dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.
 
 
Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme ''(Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism)'', [[dimana]] Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai ''Crimes against State''. Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai ''Crimes against State'' (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi ''Crimes against Humanity'', [[dimana]] yang menjadi korban adalah masyarakat sipil<ref>Indriyanto Seno Adji, “Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 50.</ref>. ''Crimes against Humanity'' masuk kategori ''Gross Violation of Human Rights'' (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (Public by innocent), sebagaimana terjadi di Bali<ref>Indriyanto Seno Adji, Bali, Terorisme dan HAM, Op. cit., hal. 52.</ref>.
 
Ternyata tidaklah mudah mendefinisikan terorisme, <strong>Alex P Schmid</strong> sebagaimana dikutip oleh <strong>Edwin Bakker</strong> mengatakan bahwa tidak mudahnya mendefinisikan terorisme dikarenakan beberapa faktor yaitu :<ref>rois, nur. “Kebijakan Kriminal dalam Cyberterrorism di Indonesia.” (2013). <http://nurroissh.wordpress.com/2014/02/11/mendifinisikan-terorisme/></ref>
# <em>Terrorism is “a contested concept” </em>
# <em>Linked to delegation and criminalization</em>
# <em> Many type of terrorism, with different  form and manifestation </em>
# <em>changes in  meaning in the 200 years of its existence </em>
ke-empat faktor tersebut menunjukkan bahwa tidaklah mudah dalam mendefinisikan terorisme, dan semuanya bermuara pada politik hukum pidana negara yang bersangkutan , satu contoh mudah untuk menjadi perenungan kita tahukah anda kalo PLO di  beberapa negara dianggap sebagai  organisasi teroris dan Yasser Arafat adalah seorang “teroris” padahal beliau adalah pemenang Nobel perdamaian.
 
Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia ''(crimes against peace and security of mankind)''<ref>[[Mulyana W. Kusumah]], Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 22.</ref>. Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai [[mala per se]] atau [[mala in se]]<ref>Mala in se are the offences that are forbidden by the laws that are immutable: mala prohibita, such as are prohibited by laws that are not immutable. Jeremy Bentham, “Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation” Chapter 5 Influence of Time. <http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/timeplace.c05.s02.html></ref> , tergolong kejahatan terhadap hati nurani (Crimes against conscience), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai ''natural wrong'' atau ''acts wrong in themselves'' bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang<ref>Mompang L. Panggabean, “Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme” dalam Mengenang Perppu Anti Terorisme, (Jakarta: Suara Muhamadiyah, Agustus 2003) cet.I, hal 77.</ref>.