Kantaro Suzuki: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k 9 Agustus 1946 diganti menjadi 9 Agustus 1945 |
||
Baris 32:
Sebagai kepala pemerintahan yang dilantik oleh [[Kaisar]] [[Hirohito]], yang juga menaruh harapan besar akan kebijakan mengakhiri perang Asia Timur Raya (''Dai Toa Senso'') pada [[Perang Dunia II]] sekalipun tidak diungkapkan secara langsung, Kantaro Suzuki juga menjabat sebagai pimpinan enam besar dalam dewan peperangan yang juga mencakup Kementerian Peperangan ([[Jendral Korechika Anami]]), Kementerian Luar Negeri (Menlu [[Shinegori Togo]]), Kementrian Angkatan Laut (Admiral [[Yonai Mitsumasa]]), Panglima Angkatan Darat ([[Jendral Umezu]]) dan Panglima Angkatan Laut (Admiral [[Soemu Toyoda]]). Tugas besar yang diembannya pada saat dia sudah berusia lanjut dan menderita kurang pendengaran (sedikit tuli karena usianya) dalam menghadapi sikap keras kepala Angkatan Darat dan Kementrian Peperangan yang menginginkan perang tetap berjalan terus demi mempertahankan tanah airnya dalam suatu pertempuran yang menentukan (''tennozan'') meskipun mengorbankan negara sekalipun secara kenyataan, Jepang saat itu praktis kalah perang dan Angkatan Lautnya bisa dikatakan sudah tidak memiliki armada sama sekali. Kekhawatiran akan timbulnya kudeta seperti halnya [[Insiden 26 Februari]] membuat sikapnya berubah-ubah dalam menghadapi tekanan dalam negeri dan Internasional. Karena sikapnya itulah, ketika menerima [[Proklamasi Potsdam]] dari pimpinan tiga besar sekutu ([[Uni Soviet]], [[Inggris]] dan [[Amerika Serikat]]), Kantaro Suzuki mengeluarkan kata yang bersifat ambigu, "'''''mokusatsu'''''" (yang berarti mengendapkan/mendiamkan dahulu namun juga memiliki arti barang yang tidak berharga) ketika jumpa pers dalam menyikapi Proklamasi itu. Ketika kata "''mokusatsu''" diterjemahkan oleh seorang Jerman yang ahli bahasa dihadapan [[Presiden]] [[Amerika Serikat]] [[Harry S. Truman]] dan staf, kata "''mokusatsu''" diterjemahkan sebagai barang yang tidak berharga, yang membuat Presiden Truman berkesimpulan bahwa Jepang tidak berniat menghentikan peperangan dan perlu dihentikan dengan menggunakan [[bom atom]].
Sekalipun demikian, Kantaro Suzuki berusaha keras agar Jepang menghentikan peperangan dan menerima Proklamasi Potsdam. Salah satu upayanya yang juga dilakukan adalah menanti jasa baik [[Uni Soviet]] yang masih terikat perjanjian pakta netralitas Soviet-Jepang dengan perjanjian antara [[Vyaceslav Molotov]]-[[Matsuoka]] yang berakhir [[April]] [[1946]]. Ketika upayanya menggunakan jasa baik Soviet gagal dengan keluarnya pernyataan perang dari Soviet pada tanggal [[9 Agustus]] [[1946|1945]], beberapa saat setelah bom atom dijatukan di [[Nagasaki]], Kantaro Suzuki dan dewan enam besar memutuskan meminta Kaisar Hirohito agar memberikan keputusannya setelah rapat 6 besar gagal mencapai kesepakatan untuk menghentikan peperangan. Dalam peristiwa yang dikenal sehagai "''Japan Longest Day''" (Hari terpanjang di Jepang), Kaisar akhirnya memerintahkan penghentian peperangan. Setelah itu, Kantaro Suzuki dan kabinetnya mengumumkan secara resmi pernyataan penghentian peperangan melalui [[radio]] dan telegram, dengan suatu permintaan agar Kaisar tetap dipertahankan dari tahtanya, sekalipun dalam ancaman bayang bayang pemberontakan militer loyalis Angkatan Darat dibawah pimpinan Mayor [[Kenji Hatanaka]], staf dari Kementrian Peperangan yang sempat menguasai Istana Kaisar dan berupaya menekan Kaisar agar tetap berada "''di jalan kesatria''" dengan membatalkan keputusan untuk menghentikan peperangan. Pemberontakan itu gagal setelah diketahui bahwa pucuk pimpinan militer menyatakan taat kepada keputusan Kaisar.
Salah satu upayanya merintis jalan penghentian peperangan yakni dengan memerintahkan sekertaris kabinetnya [[Hisatsune Sakomitzu]] untuk mengirimkan [[telegram]] duka citanya atas kematian Presiden [[Franklin Delano Roosevelt]] kepada janda dan keluarganya secara rahasia.
| |||