Badan Standardisasi Nasional: Perbedaan revisi

LPND -> LPNK
(+sedikit)
(LPND -> LPNK)
}}
 
'''Badan Standardisasi Nasional''' merupakan [[Lembaga pemerintah non-kementerian]] [[Indonesia]] dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan [[standardisasi]] di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari [[Dewan Standardisasi Nasional|Dewan Standardisasi Nasional (DSN)]]. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan [[Standar Nasional Indonesia|Standar Nasional Indonesia (SNI)]] yang digunakan sebagai [[standar|standar teknis]] di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non DepartemenKementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia<ref>Portal Nasional Indonesia [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Standardisasi_Nasional&action=edit]</ref>.
 
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
2.616

suntingan