Otonomi daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k clean up, replaced: propinsi → provinsi (6), Propinsi → Provinsi (2) using AWB |
|||
Baris 22:
== Aturan Perundang-undangan ==
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
terlalu jelek pun kek taik
# Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
# Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
| |||