Rwanda: Perbedaan antara revisi

[[Konstitusi Rwanda]] saat ini ditetapkan melalui referendum nasional pada tahun 2003, yang menggantikan konstitusi transisional yang berlaku semenjak tahun 1994.{{sfn|Media High Council}}Konstitusi saat ini mengamanatkan sistem pemerintahan multi partai dan politik yang didasarkan atas [[demokrasi]] dan pemilihan umum.{{sfn|CJCR|2003|loc=article 52}} Namun, konstitusi juga mengatur partai politik. Menurut Pasal 54, organisasi politik tidak boleh didasarkan kepadapada ras, etnis, suku, klan, daerah, seks, agama, atau pembagian lain yang dapat mengarah kepadake diskriminasi.{{sfn|CJCR|2003|loc=article 54}} Pemerintah juga telah menetapkan hukum yang mengkriminalkan ideologi genosida, yang meliputi intimidasi, pidato fitnah, [[penolakan genosida]], dan pengejekan korban.{{sfn|National Commission for the Fight against Genocide|2008|p=1}} Menurut [[Human Rights Watch]], hukum tersebut secara efektif menjadikan Rwanda negara satu partai, karena "di bawah selubung mencegah genosida lain, pemerintah menunjukkan ketidaktoleran terhadap perbedaan pendapat yang paling mendasar".{{sfn|Roth|2009}} [[Amnesty International]] juga bersikap kritis dan menyatakan bahwa hukum ideologi genosida telah digunakan untuk "membungkam perbedaan pendapat, termasuk kritik terhadap partai FPR yang sedang berkuasa dan tuntutan keadilan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh FPR".{{sfn|Amnesty International|2010}}

Kelima provinsi berperan sebagai penengah antara pemerintahan nasional dan distrik untuk memastikan agar kebijakan nasional juga diterapkan di tingkat distrik. "Kerangka Strategis Desentralisasi Rwanda" yang dikembangkan oleh Menteri Pemerintahan Daerah membebankan tanggung jawab kepada rpovinsiprovinsi untuk "mengatur masalah pemerintahan di Provinsi, dan juga pemantauan dan evaluasi."{{sfn|MINALOC|2007|p=8}} Setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur, yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh Senat.{{sfn|Southern Province}} Distrik-distrik bertanggung jawab untuk mengatur layanan umum dan pengembangan ekonomi. Distrik dibagi menjadi sektor, yang bertanggung jawab akan layanan umum yang dimandatkan oleh distrik.{{sfn|MINALOC|2007|p=9}} Di tingkat distrik dan sektor terdapat sebuah dewan yang dipilih secara langsung dan dijalankan oleh komite eksekutif yang dipilih oleh dewan tersebut.{{sfn|MINALOC|2004}} Sel dan desa adalah daerah tingkat terkecil, dan berperan sebagai penghubung antara rakyat dengan sektor.{{sfn|MINALOC|2007|p=9}} Semua penduduk dewasa merupakan anggota dari dewan sel lokal, yang juga dikepalai oleh komite eksekutif yang dipilih oleh dewan tersebut.{{sfn|MINALOC|2004}} Sementara itu, kota [[Kigali]] merupakan sebuah otoritas tingkat provinsi yang mengatur perencanaan kota.{{sfn|MINALOC|2007|p=8}}

Perbatasan saat ini ditetapkan pada tahun 2006 untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan menghapuskan kaitan dengan sistem lama dan genosida. Struktur lama yang terdiri dari dua belas provinsi yang berpusat di sekitar kota-kota besar digantikan oleh lima provinsi yang didasarkan kepadapada geografi.{{sfn|BBC News (I)|2006}} Provinsi tersebut adalah [[Provinsi Utara, Rwanda|Provinsi Utara]], [[Provinsi Selatan, Rwanda|Provinsi Selatan]], [[Provinsi Timur, Rwanda|Provinsi Timur]], [[Provinsi Barat, Rwanda|Provinsi Barat]], dan [[Provinsi Kigali|Munisipalitas Kigali]] di pusat.

Rwanda hanya memiliki sedikit sumber daya alam,{{sfn|Department of State (III)|2012}} dan ekonomi bergantung kepadapada sektor [[agrikultur teras]] yang menggunakan alat sederhana{{sfn|FAO / WFP|1997}} Diperkirakan 90% dari peternakan dan agrikultur meliputi 42,1% dari PDB pada tahun 2010.{{sfn|CIA (I)|2012}} Semenjak pertengahan tahun 1980an, peternakan dan produksi makanan berkurang akibat perpindahan tempat tinggal orang yang terlantar.{{sfn|WRI|2006}}{{sfn|Department of State (I)|2004}} Meskipun ekosistem Rwanda subur, produksi makanan tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga makanan harus diimpor.{{sfn|CIA (I)|2012}}