Rwanda: Perbedaan antara revisi

[[Konstitusi Rwanda]] saat ini ditetapkan melalui referendum nasional pada tahun 2003, yang menggantikan konstitusi transisional yang berlaku semenjak tahun 1994.{{sfn|Media High Council}}Konstitusi saat ini mengamanatkan sistem pemerintahan multi partai dan politik yang didasarkan atas [[demokrasi]] dan pemilihan umum.{{sfn|CJCR|2003|loc=article 52}} Namun, konstitusi juga mengatur partai politik. Menurut Pasal 54, organisasi politik tidak boleh didasarkan kepada ras, etnis, suku, klan, daerah, seks, agama, atau pembagian lain yang dapat mengarah kepada diskriminasi.{{sfn|CJCR|2003|loc=article 54}} Pemerintah juga telah menetapkan hukum yang mengkriminalkan ideologi genosida, yang meliputi intimidasi, pidato fitnah, [[penolakan genosida]], dan pengejekan korban.{{sfn|National Commission for the Fight against Genocide|2008|p=1}} Menurut [[Human Rights Watch]], hukum tersebut secara efektif menjadikan Rwanda negara satu partai, karena "di bawah selubung mencegah genosida lain, pemerintah menunjukkan ketidaktoleran terhadap perbedaan pendapat yang paling mendasar".{{sfn|Roth|2009}} [[Amnesty International]] juga bersikap kritis dan menyatakan bahwa hukum ideologi genosida telah digunakan untuk "membungkam perbedaan pendapat, termasuk kritik terhadap partai FPR yang sedang berkuasa dan tuntutan keadilan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh FPR".{{sfn|Amnesty International|2010}}

 

 

[[Berkas:RwandaParliament.jpg|thumb|left|[[Dewan Perwakilan Rwanda|Gedung Dewan Perwakilan]]|alt=Foto Dewan Perwakilan.]]