Revisi per 30 November 2012 12.52 sunting Natasha Sharon1 (bicara \| kontrib) 1 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 8 Desember 2012 01.12 sunting balikkan Medelam (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau, Pengembali revisi 277.334 suntingan Menolak 3 perubahan teks terakhir (oleh 114.79.48.230 dan Natasha Sharon1) dan mengembalikan revisi 6201162 oleh Aldo samulo Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{paragrafpembuka\|date=Januari 2010}} ~~Pemerintahan Daerah adalah organ pemerintah yang menjalankan dan mengurus pemerintahan yang ada di daerah menurut sistem NKRI(gubernur untuk provinsi,bupati untuk kabupaten,walikota untuk kota).~~Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam [[Undang-Undang Dasar 1945]]. Pemerintah daerah adalah [[Gubernur]], [[Bupati]], atau [[Walikota]], dan [[Perangkat Daerah]] sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah [[provinsi]]. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah [[kabupaten]] dan daerah [[kota]]. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah [[kota]] mempunyai [[pemerintahan daerah]] yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi