Pemerintah daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi

tidak ada ringkasan suntingan
(Menolak perubahan teks terakhir (oleh 110.137.44.152) dan mengembalikan revisi 6013790 oleh Aldo samulo)
Tidak ada ringkasan suntingan
Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam [[Undang-Undang Dasar 1945]]. Pemerintah daerah adalah [[Gubernur]], [[Bupati]], atau [[Walikota]], dan [[Perangkat Daerah]] sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah [[provinsi]]. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah [[kabupaten]] dan daerah [[kota]]. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah [[kota]] mempunyai [[pemerintahan daerah]] yang diatur dengan undang-undang.yay yay yay !!!!!!! hore !!!! happy xp
 
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah [[Provinsi]], Daerah Kabupaten dan Daerah Kota [[pilkada|dipilih secara demokratis]]. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Pengguna anonim