Pemerintah daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi

k (Bot: Penggantian teks otomatis (-walikota +wali kota))
Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
 
Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.[[Berkas:--[[Istimewa:Kontribusi pengguna/180.254.171.162|180.254.171.162]] 28 November 2011 09.22 (UTC)Contoh.jpg--[[Istimewa:Kontribusi pengguna/180.254.171.162|180.254.171.162]] 28 November 2011 09.22 (UTC)--[[Istimewa:Kontribusi pengguna/180.254.171.162|180.254.171.162]] 28 November 2011 09.22 (UTC)--[[Istimewa:Kontribusi pengguna/180.254.171.162|180.254.171.162]] 28 November 2011 09.22 (UTC)'''''Teks tebal''[[Berkas:--[[Istimewa:Kontribusi pengguna/180.254.171.162|180.254.171.162]] 28 November 2011 09.22 (UTC)Contoh.jpg]]''']]
155.861

suntingan