Surat Perintah Sebelas Maret: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menolak perubahan teks terakhir (oleh 180.246.105.65) dan mengembalikan revisi 5646394 oleh MerlIwBot |
|||
Baris 7:
Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan [[Indonesia]] mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh [[Soekarno|Presiden Soekarno]] di [[Istana Bogor]].
== Keluarnya Supersemar ==
#Supersemar[[File:Supersemar.jpg|thumb|Supersemar]]
Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal [[11 Maret]] [[1966]], Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan [[Kabinet Dwikora II|Kabinet Dwikora yang disempurnakan]] yang dikenal dengan nama "''kabinet 100 menteri''". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral [[Sabur]] sebagai panglima pasukan pengawal presiden' [[Tjakrabirawa]] melaporkan bahwa banyak "''pasukan liar''" atau "''pasukan tak dikenal''" yang belakangan diketahui adalah Pasukan [[Kostrad]] dibawah pimpinan Mayor Jendral [[Kemal Idris]] yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat [[G-30-S]] di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I [[Soebandrio]].
Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III [[Chaerul Saleh]] berangkat ke Bogor dengan [[helikopter]] yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II [[Johannes Leimena|Dr.J. Leimena]] yang kemudian menyusul ke [[Bogor]].
Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral [[Soeharto]] (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral [[Ahmad Yani]] yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).
Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral [[M. Jusuf]], Brigadir Jendral [[Amirmachmud]] dan Brigadir Jendral [[Basuki Rahmat]]. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.
Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai '''Surat Perintah Sebelas Maret''' yang populer dikenal sebagai '''Supersemar''' yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
[[File:Supersemar2.jpg|thumb|Supersemar2]]
Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal [[12 Maret]] [[1966]] pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan [[Sudharmono]], dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend [[Sutjipto]], Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba.
== Beberapa Kontroversi tentang Supersemar ==
| |||