Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Perbedaan revisi

k
Bot: Penggantian teks otomatis (-walikota +wali kota)
k (Bot: Penggantian teks otomatis (-walikota +wali kota))
 
Nah..lalu dimana korupsi atau permainannya? Karena jumlahnya APBNP itu terbatas, maka tentu saja jd rebutan K/L dan daerah-daerah. Sesuai dgn hukum ekonomi : jika ada supply dan demand akan tercipta pasar dan harga. Maka di banggar DPR juga begitu.
Bagaimana caranya mendapatkan alokasi anggaran? Contoh bupati atau walikotawali kota ingin dapatkan anggaran 25 milyar utk bangun jalan di daerahnya.
 
Langkah pertama, bupati/ walikotawali kota tsb harus mengajukan permohonan /proposal lengkap yg ditujukan ke Pimpinan Banggar DPR, cc : Gub, Menkeu dst
Langkah kedua : copy proposal tsb, dibawa ke jakarta dan mulailah cari anggota banggar yg bisa membantu. Biasanya pakai calo anggaran. Siapa saja calo anggaran itu? Boleh siapa saja yg mau dan mampu. Umumnya mereka adalah staf ahli, staf DPR, PNS DPR, kader partai dll.
Jika bupati/walkot atau pengusaha yg jadi rekanannya kenal baik dengan anggota banggar, ya langsung aja, dipastikan harga akan jadi lebih murah. Harga disini maksudnya fee yg harus dibayar oleh bupati/ pengusaha utk menggolkan permohonan anggaran yg mereka ajukan ke banggar.
23.060

suntingan