Susilo Bambang Yudhoyono: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menolak 2 perubahan terakhir (oleh Fauzi Hendrawan) dan mengembalikan revisi 5056600 oleh Stephensuleeman |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 157:
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus [[terorisme]] global. Penanggulangan bahaya [[narkoba]], [[perjudian]], dan [[perdagangan manusia]] juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.
Saat dilantik sebagai presiden, [[ekspor]] sampai [[Oktober 2004]] mencapai [[Dolar Amerika Serikat|US$]]58,5 miliar atau naik 15,08 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun [[2003]]. [[Impor]] hingga [[Oktober 2004]] mencapai US$37,8 miliar atau naik tajam 40,7 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun [[2003]], yaitu US$26,87 miliar. Seratus hari pertama lebih banyak bicara ekonomi makro daripada secara spesifik program peningkatan ekspor.
Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Khususnya, pada hari ke-26 pasca [[Gempa bumi Samudra Hindia 2004|tsunami Aceh]] SBY mengunjungi Aceh untuk memantau kondisi Aceh yang hancur akibat tsunami dan memperpanjang darurat sipil. Pada tanggal [[28 Januari]] [[2005]] mengadakan perundingan dengan [[Gerakan Aceh Merdeka|GAM]] di [[Helsinki]], [[Finlandia]], dengan perantaraan ''Crisis Management Initiative'' pimpinan [[Martti Ahtisaari]].
Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk [[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi|UKP4R]], sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini diketuai oleh [[Kuntoro Mangkusubroto]] ([[Marsilam Simandjuntak]] pada saat pembentukan) pada [[26 Oktober]] [[2006]].<ref>{{cite news|author=|year=2006|url=http://www.detiknews.com/read/2006/10/26/194633/699948/10/presiden-bentuk-tim-percepatan-reformasi|title=Presiden Bentuk Tim Percepatan Reformasi|format=|work=|publisher=detik.com|date=2006-10-26|accessdate=2009-02-06}}</ref> Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari [[Partai Golkar]] seiring dengan isu tidak dilibatkannya [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] [[Jusuf Kalla]] dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.[http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2006/11/09/1228.html]
| |||