Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Perbedaan antara revisi

* perumusan kebijakan di bidang [[perimbangan keuangan]]

* pelaksanaan kebijakan di bidang [[perimbangan keuangan]]

* penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang [[perimbangan keuangan]]

* pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang [[perimbangan keuangan]]

* Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan: [[Dr. Marwanto Harjowiryono, MA]] (d/h [[Prof. Dr. Mardiasmo, Ak. MBA]] - diangkat menjadi [[Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]])

** [[Sekretaris Direktorat Jenderal]]: [[Prof. Dr. Heru Subiyantoro. MSc.]] (d/h Alm. [[Dr. Kadjatmiko]] - wafat)

** [[Direktur Dana Perimbangan]]: [[Drs. Pramudjo, M Soc Sc]]

** [[Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah]]: [[Drs. Mudjo Suwarno, MA]] (d/h [[Drs. Budi Sitepu, MA]] - pensiun)

** [[Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah]]: [[Drs. Adriansyah]]

** [[Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah]]: [[Yusrizal Ilyas, MPA]]

Menurut [[PMK]] nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, struktur organisasi di DJPK adalah sebagai berikut:

* [[Sekretariat Direktorat Jenderal]]

** [[Bagian Perencanaan dan Organisasi]]

** [[Bagian Kepegawaian]]

** [[Bagian Keuangan]]

** [[Bagian Umum]]

* [[Direktorat Dana Perimbangan]]

** Subdit [[Pelaksanaan Transfer I]]

** Subdit [[Pelaksanaan Transfer II]]

* [[Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah]]

* [[Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah]]

Dibentuk sesuai amanat Pasal 18A UUD 1945, Pasal 2d, 2e dan 2f [[Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004]], dan Pasal 2 [[Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004]], yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengingat peta pengelolaan keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dimana jumlah dana yang disalurkan ke daerah melalui pos Belanja Untuk Daerah dalam APBN cenderung meningkat setiap tahunnya.

Sampai dengan saat ini, tidak ada unit kerja di lingkungan [[Pemerintah Pusat]] yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu.

[[Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan]] (DJPK) Departemen Keuangan merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) dan Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI) sebagaimana tertuang dalam [[Peraturan Presiden]] No. 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (road map) yang telah dicanangkan.