Peraturan Daerah (Indonesia): Perbedaan revisi

1.111 bita ditambahkan ,  8 tahun yang lalu
k
←Suntingan 180.241.247.137 (bicara) dikembalikan ke versi terakhir oleh Tjmoel
k (←Suntingan 180.241.247.137 (bicara) dikembalikan ke versi terakhir oleh Tjmoel)
Di Provinsi [[Nanggroe Aceh Darussalam]], Peraturan Daerah dikenal dengan istilah ''[[Qanun]]''. Sementara di Provinsi [[Papua]], dikenal istilah ''[[Peraturan Daerah Khusus]]'' dan ''[[Peraturan Daerah Provinsi]]''.
 
== Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah ==
RUKUN ISLAM
'''Rancangan Peraturan Daerah''' (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
1.MENGUCAP KAN DUA KALIMAT SYAHADAT
 
2.MENUNAIKAN SHOLAT FARDU LIMA KALI SEHARI
Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.
3.BERPUASA DI BULAN RAMADHAN
 
4.MEMBAYAR ZAKAT BAGI YANG MAMPU
Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu palinglambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
5.MENGERJAKAN HAJI
 
{{Peraturan Perundang-undangan}}
 
[[Kategori:Peraturan daerah di Indonesia]]