Amir Syamsuddin: Perbedaan antara revisi

105 bita ditambahkan ,  10 tahun yang lalu
k
tidak ada ringkasan suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
{{Ref-bio}}
{{refimprove}}
{{Infobox Officeholder
|name = {{PAGENAME}}
|footnotes =
}}
'''Amir Syamsuddin''' ({{lahirmati|[[Makasar]]|27|5|1946}}) adalah Menteri Hukum dan Ham Indoneisa pada Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan [[Patrialis Akbar]].{{fact|date=2011}} Ia mengawali karir kepangacaraannya dengan menjadi staf magang di Kantor Pengacara [[OC Kaligis]] pada [[1979]]. Pada [[1983]] ia mendirikan Amir Syamsuddin Law Offices and Partners sekaligus pendiri firma Acemark yang khusus menangani hak kekayaan intelektual.{{fact|date=2011}}
 
Syamsuddin menghabiskan masa kecilnya sampai SMP di Makasar, lalu merantau ke [[Surabaya]] untuk melanjutkan sekolahnya. Sejak kelas satu SMA di Surabaya, dia telah bekerja. Ia kerap berganti pekerjaan. Dia pernah menjadi juru cetak foto dalam kamar gelap, lalu bekerja di pabrik roti. Semua itu dilakukan dengan tujuan menata jalan mendapatkan sesuatu yang lebih baik.{{fact|date=2011}}
 
Tahun [[1965]] Amir Syamsuddin pindah ke [[Jakarta]]. Karena ketertarikannya pada mesin ia bekerja di satu bengkel, lalu membuka bengkel sendiri. Sambil bekerja ia lalu mendaftarkan diri di Fakultas Hukum [[UI]] pada [[1978]]. Ia lalu melanjutkan pendidikan S2 Hukum Universitas Indonesia.{{fact|date=2011}}
 
Sebagai pengacara ia telah banyak menyelesaikan kasus-kasus besar yang melibatkan media seperti kasus [[Tempo]] (1986), [[Bapindo]] (1993), [[Suara Pembaruan]] (1999), [[Zarima]], [[Akbar Tanjung]] (2003), [[Harnoko Dewantoro]], [[Beddu Amang]], [[KPKPN]] (2003), [[VLCC]] dengan [[Pertamina]] dan [[KPP]], dan perselisihan [[Texmaco]] dan [[Kompas]] (2003) dan [[William Nessen]] (2003).{{fact|date=2011}}
 
{{kotak mulai}}
9.887

suntingan