Gereja Katolik di Indonesia: Perbedaan revisi

337 bita ditambahkan ,  9 tahun yang lalu
k
Kemajuan diperoleh dalam kerjasama ekumenis penerjemahan dan penerbitan Kitab Suci dalam bahasa Indonesia. Sejak tahun 1974 diterbitkan Kitab Suci edisi ekumenis dengan pembedaan. Kitab Suci untuk umat Katolik dilengkapi dengan Deuterokanonika.
 
UndngUndang-undang Perkawinan 1974 yang mengganti tata-cara lama justru meruwetkan situasi. Sekalipun demikian kerukunan antar umat beragama relatif meningkat pada level menengah ke atas, sekalipun ada masalah sehubungan dengan beberapa surat keputusan Menteri Agama (No. 70/1978 tentang penyiaran agama dan No.77 tahun/ 1978 tentang penyiaranbantuan agamaluar negeri) yang praktis menjadi penghalang kemajuan umat Katolik dan meresahkan sehingga perlu ditenangkan dengan Surat Keputusan Bersama tigadua menteri (No 1/1979) yang merupakan aturan pelaksanaan dari kedua keputusan yang terdahulu, dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengurangi hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut agama dan melakukan ibadat menurut agamanya itu.
 
Pedoman pastoral “Umat Katolik dalam Masyarakat Pancasila” (1985) merupakan petunjuk [[MAWI]] kepada umat Katolik Indonesia dalam menyikapi persoalan pembangunan dan pluralitas di Indonesia sebagai warga negara yang baik dan mengusahaan kesejahteraan umum.
 
Pada tahun 1985 semua uskup di Indonesia adalah putra-putra Indonesia.
 
Dalam Sidang Waligereja tahun 1986 nama [[MAWI]] yang telah digunakan sejak tahun 1955 diganti menjadi [[Konferensi Waligereja Indonesia]] ([[KWI]]). Statuta [[KWI]] menyatakan bahwa [[KWI]] adalah wujud kolegialitas uskup dan bertujuan memadukan kebijakan pelaksanaan tugas dan karya penggembalaan para uskup agar seirama dan berkesinambungan di seluruh Indonesia (lih Pembukaan Statuta [[KWI]] par. 2-4).
251

suntingan