Operasi militer Indonesia di Aceh 2003–2004: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: perubahan kosmetika ! |
|||
Baris 32:
Di bulan Juni, pemerintah mengumumkan niat mereka untuk mencetak KTP baru yang harus dibawa semua penduduk Aceh untuk membedakan pemberontak dan warga sipil. [[Lembaga Swadaya Masyarakat|LSM-LSM]] dan lembaga bantuan diperintahkan untuk menghentikan operasinya dan meninggalkan wilayah tersebut. Seluruh bantuan harus dikoordinasikan di [[Jakarta]] melalui pemerintah dan [[Palang Merah Indonesia]].<ref name="global"/>
Di bulan Mei [[2004]], darurat militer di Aceh diturunkan menjadi darurat sipil.<ref name="people"/> [[Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan|Menko Polkam]] ''ad interim'' Indonesia [[Hari Sabarno]] mengumumkan perubahan ini setelah rapat kabinet [[13 Mei]] [[2004]]. Pemerintah mengumumkan terjadinya kemajuan yang berarti, dan ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap dan menyerahkan diri.
== Tuduhan pelanggaran HAM di Aceh ==
| |||