Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

''Bawaslu'' ditetapkan berdasarkan [[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007]] Pasal 70 tentang [[Pemilihan Umum]]. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota [[partai politik]]. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh ''Sekretariat Bawaslu''. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan [[Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008]]. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub bagian.

 

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di [[provinsi]] disebut Panwas Pemilu Provinsi, di [[kabupaten]]/[[kota]] disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di [[kecamatan]] disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

 

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003, yang isinya menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

 

# '''Ketua''': Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si

# Wahidah Suaib, S.Ag, M.Si

# Wirdyaningsih, SH, MH

 

{{Reflist}}

 

* {{id}} [http://www.bawaslu.go.id/ Situs web resmi Bawaslu RI]

* {{id}} [http://www.indonesia.go.id/ Portal Nasional RI]