Revisi per 19 Oktober 2009 14.20 sunting Reindra (bicara \| kontrib) Peninjau 15.568 suntingan NAD > Aceh ← Revisi sebelumnya		Revisi per 19 Oktober 2009 14.39 sunting balikkan Reindra (bicara \| kontrib) Peninjau 15.568 suntingan fungsi Revisi selanjutnya →
Baris 4: Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan [[Indonesia\|Negara Kesatuan Republik Indonesia]]. ~~<!--~~ Gampong bukanlah bawahan Sagoe Cut (kecamatan), karena Sagoe Cut merupakan bagian dari [[perangkat daerah]] [[Sagoe]] (kabupaten) atau [[kota]], sedangkan Gampong bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan [[Kelurahan]], Gampong memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. ~~-->~~ Badan Perwakilan Gampong disebut [[Tuha Peut]] yang terdiri dari unsur [[ulama]], [[tokoh adat]], [[pemuka masyarakat]], dan [[cerdik pandai]] yang ada di gampong yang bersangkutan. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong disebut [[Reusam Gampong]]. Lembaga eksekutif gampong terdiri dari [[Keuchik]] dan [[Teungku Imeum Meunasah]] beserta [[Perangkat Gampong]]. == Fungsi == # Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong; # pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong; # pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong; # peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam; # peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat; # penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong. == Referensi == * Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong {{Macam pembagian negara}}

Gampong: Perbedaan antara revisi