R. Goenawan: Perbedaan antara revisi

Saat ini pula terwujud Rancangan Undang-undang Pokok Kejaksaan serta UU Pokok [[Kepolisian]] yang menetapkan tugas-tugas Jaksa dalam hubungannya dengan batas-batas tugas-tugas hakim dan polisi. Pada tanggal [[22 Juli]] [[1960]], [[kabinet]] dalam rapatnya memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam surat Keputusan Presiden RI tertanggal [[1 Agustus]] 1960 No.204/1960 yang berlaku sejak [[22 Juli]] 1960. RUU ini kemudian disahkan pemerintah cq Presiden pada tanggal [[30 Juni]] [[1961]] dan dinamai UU Nomor 15 tahun 1961. UU ini memuat Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan atau Undang-undang Pokok Kejaksaan (UUPK). Hal itulah yang melatarbelakangi penetapan 22 Juli sebagai hari Kejaksaan dengan surat Keputusan Menteri/JA No. Org/A-51/1 tanggal 2 Januari 1961.

 

 

 

{{Kotak_mulai}}