Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Borgx (bicara | kontrib)
k {{rapikan}}
Pras (bicara | kontrib)
+sedikit
Baris 1:
{{rapikan}}
'''Undang-Undang No. 14 tahun 2008''', tentang '''Keterbukaan Informasi Publik''' akhirnyaadalah disahkansalah olehsatu DPRproduk RIhukum pada[[Indonesia]] Aprilyang 2008.dikeluarkan Sesungguhnyadalam prosestahun advokasi2008 UUdan inidiundangkan adalahpada perjalanantanggal panjang[[30 yangApril]] cukup[[2008]] melelahkan.dan Setelahmulai hampirberlaku 8dua tahun sejaksetelah awaldiundangkan. 2000, 42Undang-undang koalisiyang LSMterdiri mendorongdari UU64 pasal ini. Adalahpada Indonesianintinya Centermemberikan forkewajiban Environmentalkepada Lawsetiap (ICEL),[[Badan sebuahPublik]] LSMuntuk yangmembuka bergerakakses dibagi bidangsetiap kebijakanpemohon lingkungan,[[informasi yangpublik]] mengawaliuntuk gagasanmendapatkan perlunyainformasi mendorongpublik, sebuahkecuali undang-undangbeberapa informasi tertentu. Informasi yang mengadopsidikecualikan prinsip-prinsiptersebut freedomantara oflain information.adalah:
* Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
* Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
* Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
* Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
* Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
* laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi.
 
==Sejarah==
Sesungguhnya proses advokasi UU ini adalah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Setelah hampir 8 tahun sejak awal 2000, 42 koalisi LSM mendorong UU ini. Adalah Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sebuah LSM yang bergerak di bidang kebijakan lingkungan, yang mengawali gagasan perlunya mendorong sebuah undang-undang yang mengadopsi prinsip-prinsip freedom of information.
 
==Rujukan==
 
==Pranala luar==
{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008}}
{{indo-stub}}
[[Kategori:Hukum di Indonesia]]