Paku Alam VII: Perbedaan antara revisi

 

Setelah bertahta Prabu Suryodilogo, bekerjasama dengan Pemerintah [[Hindia Belanda]], mengadakan beberapa pembaruan dibidang sosial dan agraria. Kemudian beliau juga mereformasi bidang pemerintahan dengan mulai menerbitkan ''rijksblad'' (semacam lembaran Negara) untuk daerah [[Pakualaman]]. Pengertian yang konservatif secara berangsur digantikan dengan pikiran yang modern dan berpandangan luas. Pada 10 Oktober 1921 pengganti [[Paku Alam VI]] menggunakan gelar '''Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VII''' dan oleh Pemerintah Hindia Belanda diberi pangkat Kolonel tituler. Pembaruan tidak berhenti di tahun itu tetapi terus berlanjut, terutama dalam penyempurnaan pengelolaan anggaran keuangan. Pemerintah desa pun tidak luput dari pembenahan dan reorganisasi. Status kewarganegaraan penduduk dipertegas dengan membedakan antara warga Negara (kawulo kerajaan/kadipaten) dan bukan warga Negara (kawulo gubermen).

Disamping pemerintahan perhatian Paku Alam VII juga tertuju pada kesenian. Pagelaran wayang orang berkembang dengan baik. Dalam kesempatan menerima tamu-tamu dari luar negeri beliau acapkali menjamu mereka dengan wayang orang dan beksan (tari-tarian klasik). Dalam bidang pendidikan beliau mengijinkan sekolah-sekolah berdiri di daerah Adikarto (bagian selatan Kabupaten [[Kulon Progo]] sekarang) serta mengadakan sebuah lembaga beasisiwa untuk menjamin kelanjutan studi bagi mampu melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.

 

 

== Referensi ==