Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia: Perbedaan antara revisi

Selepas [[Sejarah Indonesia (1998–sekarang)]] dan munculnya institusi [[Mahkamah Konstitusi]], KUHAP menjadi salah satu undang-undang yang terbanyak dimohonkan Permohonan Pengujian Perundang-undangan (PPU) dengan 63 kali permohonan; sebanyak 12 permohonan dikabulkan atau dikabulkan sebagian.<ref>Hidayat, Rofiq (7 Mei 2019) [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd153baa178a/mengulas-kuhap-disertai-perubahan-akibat-putusan-mk/ "Mengulas KUHAP Disertai Perubahan Akibat Putusan MK"]. ''HukumOnline.com''. Diakses 21 September 2019.</ref> KUHAP pada masa Reformasi juga telah dilengkapi pelaksanaannya dengan undang-undang lain, seperti '''Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia'''. Oleh karena itu, beberapa pihak telah menggesa agar KUHAP tidak dapat diubah.<ref>Damayana, Gita Putri (13 November 2014) [https://pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhap-dan-mengapa-sebaiknya-tidak-dilakukan-sekarang/ "Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHAP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang"]. ''PSHK.or.id'' (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). Diakses 21 September 2019.</ref>

 

Mengenai “laporan”, pada butir 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 , yang isinya sama dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana pada Ketentuan Umum butir 2, dan yang sama juga dengan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), dinyatakan : “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

 

Tentang pejabat yang berwenang menerima laporan disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP adalah penyelidik. Untuk mengetahui siapa yang berwenang melakukan penyelidikan kita kembali ke Pasal 1 butir 4 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penyelidikan. Menurut KUHAP sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia. Tegasnya : penyelidik adalah setiap pejabat polri. Jaksa atau pejabat yang lain, tidak berwenang melakukan penyelidikan. Hal ini berarti bahwa penyelidikan adalah merupakan monopoli tunggal bagi Polri.

 

Sehubungan dengan laporan, laporan polisi dan pengaduan, pada pasal 108 KUHAP diatur tentang siapa yang disebut dan yang berhak bertindak sebagai pelapor atau pengadu, sebagai berikut :

 

#Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

#Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Untuk menindaklanjuti setiap laporan polisi tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut :

#Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

 

=== Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ===

 

=== Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ===

Pada pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, diatur mengenai :

 

=== Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ===

=== Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ===

Dalam Pasal 9 diatur perihal :

*Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.

*Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;

#perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;

Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

 

#Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;

#Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;

#Kepala/Wakil Kepala Polsek.

 

 

Andai kata kita berada pada suatu tingkat pemahaman yang sederhana, ungkapan di atas rasanya telah usang untuk dijabarkan dan diutarakan dalam kondisi sekarang ini, sebab di satu sisi usia kepolisian yang telah mencapai lebih dari setengah abad, dan di sisi lain perkembangan masyarakat telah menuju ke modernitas dan tatanan global, sehingga masyarakat telah cukup mengenal eksistensi dan karakteristik kepolisian.