Polisi Pamong Praja: Perbedaan antara revisi

Secara Struktur Organisasi Satpol PP Di Bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan [[Kementerian Dalam Negeri]].

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan [[Menteri Dalam Negeri]] dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Polisi Pamong Praja didirikan di [[Yogyakarta]] pada tanggal [[3 Maret]] [[1950]] moto ''Praja Wibawa'', untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan [[pemerintah]] sejak zamanjaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam [[NKRI]], dibentuklah [[Detasemen Polisi]] sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan [[Surat Perintah]] Jawatan Praja di [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] <ref>Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi</ref> untuk menjaga ketentraman dan ketertiban [[masyarakat]].

Di [[Jawa[[ dan Madura[[adura[[ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950.<ref>Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja</ref> Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai ''Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja'' (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.