Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan: Perbedaan antara revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
(Membatalkan 1 suntingan by Irfan Majid Maulana (bicara): Tanpa I (TW))
Tag: Pembatalan
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
{{nihongo|'''Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan'''|独立準備調査会|Dokuritsu Junbi Chōsa-kai|[[Nihon-shiki]]: ''Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai'', disingkat "BPUPK"|lead=yes}}, lebih dikenal sebagai '''Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia''' (disingkat "BPUPKI"), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh [[Sejarah Nusantara (1942–1945)|pemerintah pendudukan]] [[Angkatan Darat Kekaisaran Jepang|balatentara Jepang]] di [[Jawa]]. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatra. BPUPK hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai komando AL Jepang tidak dibentuk badan serupa.<ref>{{cite book|last1=Evita|first1=Andi Lili|First2=Helen|Last3=Johari|First3=Hendi|Last4=Ayu Ratih|First4=I Gusti Agung|Last5=Sunarti|First5=Linda|Last6=Sitompul|First6=Martin|Last7=Kamila|First7=Raisa|Last8=Ahmad|First8=Taufik|editor1-first=Mukhlis|editor1-last=Paeni|editor2-first=Kasijanto|editor2-last=Sastrodinomo|title=Gubernur Pertama Di Indonesia|publisher=Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan|isbn=978-602-1289-72-3}}</ref>
 
Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945,<ref>Iswara N. Raditya, [https://tirto.id/peran-BPUPK-dan-ppki-di-seputar-hari-lahir-pancasila-cpMp Peran BPUPKI dan PPKI di Seputar Hari Lahir Pancasila], Tirto.id, 1 Juni 2017</ref> tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan [[Hari Ulang Tahun Kaisar|hari ulang tahun Kaisar Hirohito]]. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa [[Indonesia]] dengan menjanjikan bahwa [[Jepang]] akan membantu proses kemerdekaan [[Indonesia]]. BPUPK beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh [[Radjiman Wedyodiningrat|Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat]] dengan wakil ketua [[Ichibangase YosioYoshio]] (orang [[Jepang]]) dan [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]].
 
Di luar anggota BPUPK, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]] dengan wakil [[Abdoel Gafar Pringgodigdo|Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo]] dan [[Masuda Toyohiko]] (orang [[Jepang]]). Tugas dari BPUPK sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara [[Indonesia]] merdeka.
Kekalahan [[Jepang]] dalam perang [[Pasifik]] semakin jelas, [[Perdana Menteri]] [[Jepang]], [[Kuniaki Koiso|Jenderal Kuniaki Koiso]], pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa [[Indonesia]] akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang [[Asia Timur]] Raya. Dengan cara itu, [[Jepang]] berharap tentara [[Sekutu]] akan disambut oleh rakyat [[Indonesia]] sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer [[Jepang]] di [[Jawa]], Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan "''Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia''" (''BPUPK'') atau dalam [[bahasa Jepang]]: ''Dokuritsu Junbi Cosakai''. Pembentukan BPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.
 
BPUPK resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun [[kaisar]] [[Jepang]], [[Kaisar]] [[Hirohito]]. [[Radjiman Wedyodiningrat|Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat]], dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPK dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]] dan [[Ichibangase YosioYoshio]] (orang [[Jepang]]). Selain menjadi ketua muda, [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]] juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPK (semacam sekretariat) dibantu [[Masuda Toyohiko]] dan [[Abdoel Gafar Pringgodigdo|Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo]]. BPUPK sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari: ''60 orang anggota aktif'' adalah tokoh utama pergerakan nasional [[Indonesia]] dari semua daerah dan aliran, serta ''7 orang anggota istimewa'' adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer [[Jepang]], tetapi wakil dari bangsa [[Jepang]] ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPK sebagai pengamat saja).
 
Selama BPUPK berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPK, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPK, yaitu adalah sebagai berikut:
20.314

suntingan