Revisi per 29 Oktober 2021 15.42 sunting Arifin sulaiman (bicara \| kontrib) 1.195 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 29 November 2021 09.03 sunting balikkan Edowidivirgian (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 19.696 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 30: Kahar Muzakir seorang sarjana muda pendidikan teknik mesin [[Universitas Negeri Yogyakarta\|IKIP Yogyakarta]] yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil adalah sarjana pendidikan teknik mesin IKIP Yogjakarta pada tahun 1970. Karier Politik dimulai ketika dia bergabung [[Himpunan Mahasiswa Islam\|HMI]] Cabang Yogyakarta (1967—1974), kemudian dia bergabung di DPD AMPI Sumsel (1984—1989), beliau juga mantan wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel. Kemudian dia terpilih menjadi anggota DPRD ~~komisi~~Komisi X ~~wilayah~~untuk daerah pemilihan Sumatra ~~selatan~~Selatan II yang menangani masalah Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Kebudayaan. Pada November 2015 menjelang sidang kasus etik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait perpanjangan kontrak kerja PT. [[Freeport Indonesia]], Kahar ditunjuk oleh Fraksi Golkar untuk menjadi anggota [[Mahkamah Kehormatan Dewan]] (MKD).▼ Putra dari Kahar, Wahyu Sanjaya, adalah juga Anggota DPR-RI periode 2014—2019 dari Partai Demokrat dan duduk di Komisi VI.▼ Januari 2016, Kahar Muzakir ditunjuk sebagai Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Kahar menempati kursi anggota [[Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia\|Komisi III]] DPR-RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan sejak 29 Mei 2017 setelah sebelumnya bertugas di [[Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia\|Komisi X]] yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan perpustakaan.▼ ▲Pada November 2015 menjelang sidang kasus etik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, Kahar ditunjuk oleh Fraksi Golkar untuk menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). ▲Januari 2016, Kahar Muzakir ditunjuk sebagai Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Kahar menempati kursi anggota Komisi III DPR-RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan sejak 29 Mei 2017 setelah sebelumnya bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan perpustakaan. == Riwayat Pendidikan == Baris 61 ⟶ 59: * KEPALA BIRO KOPERASI DAN WIRASWASTA DPD GOLKAR TK I SUMSEL (1987—1997) * WAKIL KETUA DPD I GOLKAR SUMSEL (1998—2004) == Kehidupan Pribadi == ▲Putra dari Kahar, [[Wahyu Sanjaya]], adalah ~~juga~~[[Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2014–2019\|Anggota DPR-RI periode 2014—2019]] dari [[Partai Demokrat]] dan duduk di [[Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia\|Komisi VI]]. == Referensi ==

Kahar Muzakir: Perbedaan antara revisi