Kebebasan berserikat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Empat Tilda (bicara | kontrib) →1966-1998: menambah peristiwa pembreidelan |
Empat Tilda (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 6:
* [[Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia]] – Pasal 16
*[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] – Pasal 28I ayat (4)<ref name=":0">{{Cite web|last=Prastyo|first=Angga|date=2020-08-25|title=Kebebasan Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat Dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional|url=https://bahasan.id/kebebasan-berserikat-dan-mengeluarkan-pendapat-dalam-kerangka-demokrasi-konstitusional/|website=bahasan.id|access-date=2021-11-11}}</ref>
Adapun batas-batas dari masing-masing masyarakat dalam berserikat dan berkumpul dijelaskan melalui UU No 39 Tahun 1999 pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai". Dan juga secara teknis cara berkumpulnya disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi, "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Dari kedua aturan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan bahwa masyarakat diperbolehkan dalam berkumpul dan berserikat dengan tujuan damai, bentuknya dapat berupa Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat sipil di luar pemerintah lainnya.<ref>{{Cite web|title=
== Sejarah ==
Sejarah lahirnya inisiasi kebebasan untuk berserikat muncul pada tahun 1799-1800 saat adanya pelarangan berkumpul dan berserikat para pekerja di [[Britania Raya]], pelarangan tersebut untuk melakukan antisipasi pergerakan kaum buruh melalui serikat pekerja pada saat adanya revolusi industri. Karena adanya pelarangan tersebut maka terjadinya protes besar-besaran pada tahun 1855 untuk menuntut pemerintah memberikan hak berkumpul bagi kaum buruh.<ref>{{Cite book|last=Cannon|first=John|date=2009|url=https://books.google.co.id/books?id=PM9xCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false|title=The Oxford Companion to British History|publisher=Oxford Univesity Press|isbn=9780199567638|language=en|url-status=live}}</ref> Lantas pada tahun 1878 di [[Jerman]] terjadi pelarangan serupa yang ditujukan kepada kaum serikat melalui [[Sozialistengesetze]]. Hal ini terjadi hingga tahun 1890 dan hingga masa kepemimpinan [[Jerman Nazi|Nazi]] pada tahun 1933. Serikat buruh digabung menjadi satu dan dikendalikan negara dengan nama [[Serikat Buruh Jerman]]. Hingga setelah [[Perang Dunia II|perang dunia II]] mereka mulai mendapatkan kebebasan dan dijamin oleh [[Grundgesetz]] (undang-undang dasar Jerman)<ref>{{Cite book|first=T.W. Mason|date=1993|title=Social Policy in the Third Reich: The Working Class and the "National Community", 1918-1939|location=Oxford: UK|publisher=Berg Publishers|url-status=live}}</ref>
Di Indonesia kebebasan dalam berkumpul dan berserikat justru digagas oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1847. Pemerintah kolonial mengeluarkan [[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata|Burgerlijk Wetboek]] (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam melakukan perlindungan hak dalam berserikat. Selanjutnya pada tahun 1870 dikeluarkanlah Staatsblad 1870 Nomor 64 sebagai aturan teknis dalam berorganisasi. Di dalam peraturan ini sudah mulai muncul aturan teknis terkait badan hukum sebuah organisasi maupun organisasi yang tidak berbadan hukum.<ref name=":0" /> Hal ini berjalan hingga kemerdekaan indonesia dicapai, awalnya [[Soekarno]] agak berhati-hati dalam memberikan hak berkumpul dan berserikat, hingga pada 1950-1959 muncullah ide demokrasi parlementer. Dalam hal pemenuhan hak untuk berkumpul secara politik, di masa itu dapat dikatakan masa keemasan demokrasi. Banyak organisasi politik yang berkembang dan menjamur untuk mengarahkan arah kebijakan negara. Hingga pada akhirnya dibubarkanlah demokrasi parlementer dan menjadi demokrasi Terpimpin.<ref>{{Cite web|last=Triyana|first=Bonnie|date=2016-06-03|title=Demokrasi: Mengapa demokrasi harus tetap dipertahankan di negeri ini?|url=https://historia.id/politik/articles/demokrasi-vZ5EL/page/1|website=historia|access-date=2021-11-11}}</ref>
Baris 27:
* [[Pemilihan umum|Pemilu]] sebagai pilar penting dalam penentuan pendapat berjalan dengan adil, demokratis, dan bebas
* Wakil rakyat benar-benar melakukan kontrol yang efektif terhadap eksekutif
* Wacana dan ide mengenai kebebasan mendapat iklim yang kondusif<ref>{{Cite book|last=Mahfud M.D.|first=Mohammad|date=1999|url=https://books.google.co.id/books?id=oxOKAAAAMAAJ&redir_esc=y|title=pergulatan politik dan hukum di indonesia|location=Yogyakarta|publisher=Gama Media|isbn=9799193419|pages=165-166|url-status=live}}</ref>
=== 1959-1966 ===
Baris 33:
=== 1966-1998 ===
Pada awal periode ini ada semangat dari pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia, awal kepemimpinan [[Soeharto]] gencar menelurkan gagasan mengenai upaya pemenuhan HAM, contohnya melalui panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan tentang hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warganegara sebagai kelanjutan pelaksanaan TAP MPRS No XIV/1966. Namun mulai tahun 1970 hingga periode ini berakhir HAM seakan sudah tidak dihormati sama sekali. Pembredelan organisasi terjadi dimana-mana, tidak hanya organisasi masyarakat, serikat-serikat pekerja pun biasa dilebur dan dijadikan menjadi satu wadah organisasi di bawah pemerintah.<ref>{{Cite book|last=Quinn|first=Patrick|date=2003|url=http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141897.pdf|title=Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama: Sebuah Studi Tentang Pengalaman 1998-2003|pages=19|url-status=live}}</ref> Meskipun periode resmi "keterbukaan" berakhir mendadak dengan pembreidelan majalah berita seperti Tempo, Editor, dan DeTik pada tahun 1994, berdampak pada tuntutan atas reformasi, karena adanya perubahan yang cukup drastis dari awalnya periode keterbukaan. Pada Juli 1996 terjadi tuntutan yang belum ada sebelumnya yaitu menuntut [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]] dikembalikan menjadi ketua [[Partai Demokrasi Indonesia|PDI]], karena sebelumnya dianggap menjadi ancaman bagi Soeharto dan dicopot dari puncak kepemimpinan PDI. Tepat pada 27 Juli 1996 terjadi mobilisasi masa ke markas PDI di Jakarta. Peristiwa tersebut berkahir dengan kekerasan, ratusan preman sewaan pemerintah menyerbu demonstran, sementara aparat keamanan hanya berdiri mengawasi, dan ini memicu kekacauan di seluruh Jakarta Timur.<ref>{{Cite book|last=Purdey|first=Jemma|date=2014|url=https://www.google.co.id/books/edition/From_Vienna_to_Yogyakarta/0-jDRaT_kB8C?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Jemma+Purdey%22&printsec=frontcover|title=Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah Hidup Herb Feith|location=Jakarta|publisher=KPG|isbn=978-979-91-0714-5|pages=473|url-status=live}}</ref>
=== 1998-Sekarang ===
Reformasi 1998 rupanya memberikan dampak yang lebih baik bagi kebebasan berserikat, praktis setelah adanya perubahan kepemimpinan beberapa kali membawa angin segar untuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Pada periode ini terjadi amandemen UUD yang menempatkan kebebasan berserikat bersandingan dengan kebebasan berpendapat. Kedua hal tersebut dianggap sebagai elemen yang esensial dalam
== Referensi ==
| |||