Kebebasan beragama: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Empat Tilda (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Empat Tilda (bicara | kontrib) membuat sub judul sejarah dan referensi Tag: VisualEditor pranala ke halaman disambiguasi |
||
Baris 2:
Pasal 18 dalam konvenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, memberikan batasan jelas kemerdekaan beragama pada ranah kebebasan mengubah agama diri sendiri ataupun kelompok, di tempat umum ataupun tertutup. Untuk menjalankan agama ataupun kepercayaan dalam hal pengajaran, pengamalan, beribadah dan juga dalam hal ketaatan.<ref>{{Cite web|last=Davis|first=Derek H.|date=2008-02-01|title=The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right|url=http://usinfo.state.gov/dd/eng_democracy_dialogues/religion/religion_essay.html|website=usinfo.state.gov|access-date=2021-11-18|arsip=https://web.archive.org/web/20080201105738/http://usinfo.state.gov/dd/eng_democracy_dialogues/religion/religion_essay.html}}</ref>
== Sejarah ==
Sejarah panjang kebebasan beragama tidak lepas dari peran negara, karena sebelumnya negara mewajibkan penduduknya memeluk agama yang sudah disetujui negara. Interaksi antara agama dan negara kerap mempengaruhi politik dalam menentukan hukum yang menaungi kebebasan penduduknya dalam beragama. Seperti pada [[Atena]] dan [[Sparta]] keduanya merupakan daerah Yunani yang memiliki teologi yang berbeda. Jarak kedua kota tersebut sekitar 153 km, namun karena dengan pemahaman teoligi yang berbeda maka melahirkan kebijakan yang sama sekali berbeda.<ref name=":0">{{Cite book|last=Goldstein|first=Natalie|date=2010|url=https://books.google.co.id/books?id=1p5qH3FydfgC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false|title=Global Issue: Religion And The State|location=New York|publisher=Facts on file, Inc|isbn=978-0816080908|url-status=live}}</ref>
Pada tahun 313 kekaisaran [[Romawi Kuno|Romawi]] menyatakan bersikap netral pada agama apapun. Hal ini berarti akan menghapus hambatan dan mentoleransi pada praktek keagamaan kekristenan. Sebagai awal pada 311 [[Galerius]] pertama kali mengeluarkan dekrit toleransi beragama yang menjadi gerbang awal sikap netral kepada agama kristen. Kejadian ini telah dikenal sebagai gerbang masuk kekristenan di Romawi dan dikenal sebagai [[Edict of Milan|Edict of Milan (313)]].<ref>{{Cite journal|last=Adams|first=J.N.|date=1989|title=Five Notes on Lactantius, De Mortibus Persecutorum|url=http://dx.doi.org/10.1017/s0066477400003713|journal=Antichthon|volume=23|pages=92–98|doi=10.1017/s0066477400003713|issn=0066-4774}}</ref>
Pada abad 17 dengan menguatnya solidaritas kebangsaan maka semakin menguat pula solidaritas kenegaraan, peran agama sebagai entitas politik yang berkuasa semakin berkurang.<ref name=":0" />Pemikiran kekuasaan absolut dari kekuasaan sekuler dimulai dari [[Thomas Hobbes]] (1588-1679), Pemikiran tersebut terpengaruh oleh [[Perang Sipil Inggris]] saat [[Raja Charles I]] yang didukung oleh [[katolik]] melawan pemberontak [[Oliver Cromwell]] yang didukung penganut [[Protestanisme|protestan]]. Kemudian pemahaman tersebut dikembangkan lagi oleh [[John Locke]] sebagai konsep liberalisme dalam buku ''Latter Concerning Toleration'' (1689) ia mengusulkan konsep toleransi antar agama dan memisahkan antara agama dan negara. Setelah [[Perang Dunia II|perang dunia kedua]] konsep tersebut tumbuh subur dan berkembang sebagai konsep humanis sekular di negara [[eropa]]. Pada tahun 1960, negara-negara eropa mulai memisahkan hukum gereja dan hukum sipil. Contohnya hukum perzinahan kini tidak lagi menjadi kejahatan sipil, dan juga banyak perilaku yang tidak termasuk jangkauan gereja.<ref>{{Cite journal|last=Fatmawati|first=Author|date=2011|title=Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia|url=https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/179/176|journal=jurnal konstitusi|volume=8|issue=4|doi=1031078}}</ref>
== Referensi ==
| |||