Kebebasan berserikat: Perbedaan antara revisi

Pada awal periode ini ada semangat dari pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia, awal kepemimpinan [[Soeharto]] gencar menelurkan gagasan mengenai upaya pemenuhan HAM, contohnya melalui panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan tentang hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warganegara sebagai kelanjutan pelaksanaan TAP MPRS No XIV/1966. Namun mulai tahun 1970 hingga periode ini berakhir HAM seakan sudah tidak dihormati sama sekali. Pembredelan organisasi terjadi dimana-mana, tidak hanya organisasi masyarakat, serikat-serikat pekerja pun biasa dilebur dan dijadikan menjadi satu wadah organisasi di bawah pemerintah.<ref>{{Cite book|last=Quinn|first=Patrick|date=2003|url=http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141897.pdf|title=Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama: Sebuah Studi Tentang Pengalaman 1998-2003|pages=19|url-status=live}}</ref> Meskipun periode resmi "keterbukaan" berakhir mendadak dengan pembreidelan majalah berita seperti Tempo, Editor, dan DeTik pada tahun 1994, berdampak pada tuntutan atas reformasi, karena adanya perubahan yang cukup drastis dari awalnya periode keterbukaan. Pada Juli 1996 terjadi tuntutan yang belum ada sebelumnya yaitu menuntut [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]] dikembalikan menjadi ketua [[Partai Demokrasi Indonesia|PDI]], karena sebelumnya dianggap menjadi ancaman bagi Soeharto dan dicopot dari puncak kepemimpinan PDI. Tepat pada 27 Juli 1996 terjadi mobilisasi masa ke markas PDI di Jakarta. Peristiwa tersebut berkahir dengan kekerasan, ratusan preman sewaan pemerintah menyerbu demonstran, sementara aparat keamanan hanya berdiri mengawasi, dan ini memicu kekacauan di seluruh Jakarta Timur.<ref>{{Cite book|last=Purdey|first=Jemma|date=2014|title=Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah Hidup Herb Feith|location=Jakarta|publisher=KPG|isbn=978-979-91-0714-5|pages=473|url-status=live}}</ref>