Hak para penyintas anak jalanan di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Copyedit |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
[[Berkas:Anak Jalanan.jpg|jmpl|Anak Jalanan di Simpang Lima , Semarang '''Karya''' Supriadi Pangkapi '''TAhun''' 21 november 2021]]
Menurut [[Kementerian Sosial Republik Indonesia]], [[Anak jalanan|anak jalanan]] adalah anak yang menghabiskan sebagian besar aktivitas hidupnya berada di jalanan, pusat kota dan fasilitas umum lainnya. [http://repository.unair.ac.id/23776/3/TESIS-ONNY%20FRANSINATA%20ANGGARA-111314153007_Part14.pdf#:~:text=Menurut%20%20Departemen%20%20Sosial%20%20RI%20,faktor%20budaya%20yang%20membuat%20mereka%20turun%20ke%20jalan.] Sedangkan menurut [[Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa|UNICEF]] anak jalanan adalah anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun yang telah meninggalkan
Indonesia telah banyak mengeluarkan sederet undang-undang yang melindungi hak-hak anak untuk memenuhi dan mensehjaterakan kehidupan hak Anak jalanan. didalam UU nomor 4 tahun 1979<ref>{{Cite web|title=UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak [JDIH BPK RI]|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2021-07-30}}</ref> sebelum meratifikasi [[Konvensi Hak-Hak Anak|Konvensi international Hak anak]] tahun 1990 namun semua upaya yang dilkakukan pemerintah Indonesia gagal dalam menerapakan dan merealisasikan undang-undang tersebut baik dalam UU nomor 3 tahun 1997<ref>{{Cite web|title=UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak [JDIH BPK RI]|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45923/uu-no-3-tahun-1997|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2021-07-30}}</ref> tentang peradilan anak dan undang-undang no 23 tahun 2002<ref>{{Cite web|title=UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2021-07-30}}</ref> tentang perlindungan anak, dimana kedua undang tersebut telah di [[ratifikasi]] dalam prinsip-prinsip yang menyambung dengan ''[[Konvensi Hak-Hak Anak|convention of the right the children]]'' dimana prinsipn dasar dari konvensi internasional hak anak memuat prinsip non diskriminasi perlindungan, pengembangan, keberlangsungan hidup sejahtera untuk anak. Dan seluruh kerangka undang-udndang yang di ratifikasi dengan prinsip KIHA telah menjadi landasan pokok bagi peraturan undang-undang pemerintahan RI dalam hal penyelanggaraan perlindungan Anak.
| |||