Pemindahan penduduk: Perbedaan revisi

2.694 bita ditambahkan ,  1 bulan yang lalu
== Perubahan dalam hukum internasional ==
Menurut ilmuwan politik [[Norman Finkelstein]], perpindahan penduduk dianggap sebagai solusi yang dapat diterima untuk masalah [[konflik etnis]] sampai sekitar Perang Dunia II dan bahkan untuk beberapa waktu setelahnya. Pemindahan dianggap sebagai cara yang keras tetapi "sering diperlukan" untuk mengakhiri konflik etnis atau [[perang saudara]]. Perpindahan penduduk justru meningkatkan kelayakan penciptaan jaringan kereta api pada pertengahan abad ke-19. [[George Orwell]], dalam esainya tahun 1946 "''Politics and the English Language''" (ditulis selama evakuasi dan pengusiran Perang Dunia II di Eropa), mengemukakan :<blockquote>"Di zaman kita, pidato dan tulisan politik sebagian besar merupakan pembelaan terhadap suatu hal yang tidak dapat dipertahankan. Hal-hal tentang ... memang dapat dipertahankan, tetapi hanya dengan argumen yang terlalu brutal untuk dihadapi kebanyakan orang dan yang tidak sesuai dengan tujuan yang dianut partai politik. Bahasa politik sebagian besar terdiri dari [[eufemisme]], pertanyaan-pertanyaan dan ketidakjelasan belaka.... Jutaan petani dirampok dari pertanian mereka dan dikirim dalam perjalanan panjang yang berat tanpa membawa persediaan cukup dari yang bisa mereka bawa: apakah ini disebut transfer populasi atau pekerja kasar di perbatasan."</blockquote>Pandangan [[hukum internasional]] tentang perpindahan penduduk mengalami evolusi yang cukup besar selama abad ke-20. Sebelum Perang Dunia II, banyak perpindahan penduduk besar merupakan hasil dari [[perjanjian bilateral]] dan mendapat dukungan dari badan-badan internasional seperti [[Liga Bangsa-Bangsa]]. Pengusiran Jerman setelah Perang Dunia II dari Eropa Tengah dan Timur sebagai sanksi oleh [[Sekutu]] dalam Pasal 13 dari [[Perjanjian Potsdam]], tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa baik delegasi Inggris ataupun Amerika di Potsdam sangat keberatan dengan ukuran perpindahan penduduk yang telah terjadi dan dipercepat pada musim panas 1945. Perancang utama ketentuan tersebut, Geoffrey Harrison, menjelaskan bahwa pasal tersebut dimaksudkan bukan untuk menyetujui pengusiran tetapi untuk menemukan cara untuk mentransfer kompetensi ke Dewan Kontrol di Berlin untuk mengatur aliran. Gelombang mulai berubah ketika Piagam [[Pengadilan Nuremberg]] dari para pemimpin [[Nazi-Jerman|Nazi Jerman]] menyatakan deportasi paksa penduduk sipil sebagai [[kejahatan perang]] dan [[kejahatan terhadap kemanusiaan]]. Pendapat itu secara progresif diadopsi dan diperluas sepanjang sisa abad ini. Yang mendasari perubahan tersebut adalah kecenderungan untuk memberikan hak kepada individu, sehingga membatasi hak negara untuk membuat perjanjian yang merugikan mereka.
 
Saat ini nyaris tidak ada perdebatan tentang status hukum umum pemindahan penduduk secara paksa: "Di mana pemindahan penduduk dulunya diterima sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik etnis, hari ini, pemindahan penduduk secara paksa dianggap sebagai pelanggaran [[hukum internasional]]." Tidak ada perbedaan hukum yang dibuat untuk alasan pemindahan satu arah maupun petukaran dua arah karena setiap individu berhak atas kemerdekaan diri dari belenggu orang lain.
 
[[wikisource:Geneva_Convention/Fourth_Geneva_Convention#Article_49|Pasal 49]] dari [[Konvensi Jenewa Keempat]] (diadopsi pada tahun 1949 dan sekarang bagian dari hukum [[kebiasaan internasional]]) melarang gerakan massa dari luar atau masuk wilayah perang yang diduduki oleh [[pendudukan militer]] :<blockquote>Pemindahan paksa secara individu atau massal, serta pendeportasian orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah Pendudukan Kedaulatan atau wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, terlepas dari motif mereka.... Pendudukan Kedaulatan harus tidak mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya.</blockquote>"Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 7).  The Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia telah didakwa dan kadang-kadang dihukum sejumlah politisi dan komandan militer didakwa atas deportasi paksa di wilayah itu.
 
Pembersihan etnis mencakup "deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" dan kekuatan yang terlibat mungkin melibatkan kejahatan lain, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Agitasi nasionalis dapat memperkuat dukungan publik, dengan satu atau lain cara, untuk atau melawan perpindahan penduduk sebagai solusi untuk konflik etnis saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan, dan sikap dapat dikembangkan oleh para pendukung rencana aksi dengan propaganda pendukungnya yang digunakan sebagai tipikal politik. alat yang dengannya tujuan mereka dapat dicapai.
 
Timothy V. Waters berpendapat, dalam "On the Legal Construction of Ethnic Cleansing," bahwa pengusiran penduduk etnis Jerman di timur garis Oder-Neisse , Sudetenland dan di tempat lain di Eropa Timur tanpa ganti rugi hukum telah menjadi preseden hukum yang dapat mengizinkan pembersihan etnis di masa depan dari populasi lain di bawah hukum internasional.  Namun, makalahnya telah dibantah oleh studi Jakob Cornides "The Sudeten German Question after EU Enlargement."
 
== Kasus di Afrika ==
* Selama [[pemberontakan Kurdi di Turki]] dari tahun 1920 sampai 1937, ratusan ribu pengungsi Kurdi terpaksa dipindahkan.
* Setelah [[Pembentukan Negara Israel|pendirian Negara Israel]] dan [[Perang Kemerdekaan Israel]], gelombang kuat [[Antisemitisme|anti-Semitisme]] di [[Dunia Arab|negara-negara Arab]] memaksa banyak orang Yahudi untuk melarikan diri ke Eropa, Amerika dan Israel. Jumlahnya diperkirakan antara 850.000 hingga 1.000.000 orang. Mereka yang tiba di Israel ditempatkan di kamp-kamp pengungsi sampai negara telah membantu mereka untuk pulih.
* Sebanyak 3.000.000 orang, terutama orang Kurdi telah mengungsi dalam [[Konflik Kurdi–Turki (1978–sekarang)|konflik Kurdi-Turki]],  diperkirakan 1.000.000 di antaranya masih menjadi [[pengungsi internal]] pada 2009.
* Selama beberapa dekade, [[Saddam Hussein]] secara paksa meng-[[Arabisasi|Arab]]<nowiki/>kan Irak utara. Orang-orang Arab Sunni mengusir setidaknya 70.000 orang Kurdi dari [[Mosul]] barat kemudian menggantikan mereka dengan orang-orang Arab Sunni. Saat ini hanya Mosul timur yang memiliki suku Kurdi.
* Selama [[Perang Teluk I]], sebuah survei melaporkan bahwa 732.000 imigran Yaman terpaksa meninggalkan [[Negara-negara Arab di Teluk Persia|Negara-negara Teluk]] untuk kembali ke Yaman. Kebanyakan dari mereka pernah berada di [[Arab Saudi]].
* [http://www.conceptwizard.com/conen/conflict_2.html conceptwizard.com "History in a Nutshell"], population transfer statistics in the Middle East
* [http://www.lozanmubadilleri.com/ Lausanne Treaty Emigrants Association]
{{Segregasi menurut jenis}}
[[Kategori:Pelanggaran Hak Asasi Manusia]]
[[Kategori:Migrasi paksa]]
[[Kategori:Populasi]]
2.822

suntingan