Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan: Perbedaan antara revisi

{{nihongo|'''Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan'''|独立準備調査会|Dokuritsu Junbi Chōsa-kai|[[Nihon-shiki]]: ''Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai''|lead=yes}}, lebih dikenal sebagai '''Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia''' (disingkat "BPUPKI") adalah sebuah badan yang dibentuk oleh [[Sejarah Indonesia (1942-1945)|pemerintah pendudukan]] [[Angkatan Darat Kekaisaran Jepang|balatentara Jepang]]. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatra. BPUPKIBPUPK hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai komando AL Jepang tidak dibentuk badan serupa.<ref>{{cite book|last1=Evita|first1=Andi Lili|First2=Helen|Last3=Johari|First3=Hendi|Last4=Ayu Ratih|First4=I Gusti Agung|Last5=Sunarti|First5=Linda|Last6=Sitompul|First6=Martin|Last7=Kamila|First7=Raisa|Last8=Ahmad|First8=Taufik|editor1-first=Mukhlis|editor1-last=Paeni|editor2-first=Kasijanto|editor2-last=Sastrodinomo|title=Gubernur Pertama Di Indonesia|publisher=Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan|isbn=978-602-1289-72-3}}</ref>

Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945,<ref>Iswara N. Raditya, [https://tirto.id/peran-bpupkiBPUPK-dan-ppki-di-seputar-hari-lahir-pancasila-cpMp Peran BPUPKI dan PPKI di Seputar Hari Lahir Pancasila], Tirto.id, 1 Juni 2017</ref> tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun [[Kaisar]] [[Hirohito]]. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa [[Indonesia]] dengan menjanjikan bahwa [[Jepang]] akan membantu proses kemerdekaan [[Indonesia]]. BPUPKIBPUPK beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh [[Radjiman Wedyodiningrat|Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat]] dengan wakil ketua [[Ichibangase Yosio]] (orang [[Jepang]]) dan [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]].

Di luar anggota BPUPKIBPUPK, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]] dengan wakil [[Abdoel Gafar Pringgodigdo|Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo]] dan [[Masuda Toyohiko]] (orang [[Jepang]]). Tugas dari BPUPKIBPUPK sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara [[Indonesia]] merdeka.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, [[Jepang]] membubarkan BPUPKIBPUPK dan kemudian membentuk [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] ([[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia|PPKI]]) atau ([[bahasa Jepang]]: ''独立準備委員会 Dokuritsu Junbi Iinkai''), dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah ''[[Hindia-Belanda]]'',<ref>Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI berfungsi dan berperan secara ex officio: <br />a. Sebagai representasi perwakilan seluruh rakyat Indonesia <br />b. Sebagai lembaga resmi yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan UUD Negara <br />c. Sebagai lembaga yang dapat memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden <br />d. Sebagai lembaga pendiri negara Republik Indonesia<br />e. Sebagai lembaga tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. <br /><ul>'''Lihat''': <ul>'''-''' {{cite book | first=Dorothea Rini | last=Yunarti | coauthors= | title=BPUPKI, PPKI, proklamasi kemerdekaan RI | publisher=University of Michigan Press| year=2003 | isbn=9797090779, 9789797090777}} <br />'''-''' {{cite book | first=Aisyah | last=Amini | coauthors= | title=Pasang surut peran DPR-MPR, 1945-2004 | publisher=University of Michigan Press| year=2004 | isbn=9799825245, 9789799825247}}</ul></ref> terdiri dari: 12 orang asal [[Jawa]], 3 orang asal [[Sumatra]], 2 orang asal [[Sulawesi]], 1 orang asal [[Kalimantan]], 1 orang asal [[Kepulauan Nusa Tenggara|Sunda Kecil]] ([[Kepulauan Nusa Tenggara|Nusa Tenggara]]), 1 orang asal [[Maluku]], 1 orang asal etnis [[Tionghoa]].

== Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKIBPUPK ==

Kekalahan [[Jepang]] dalam perang [[Pasifik]] semakin jelas, [[Perdana Menteri]] [[Jepang]], [[Kuniaki Koiso|Jenderal Kuniaki Koiso]], pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa [[Indonesia]] akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang [[Asia Timur]] Raya. Dengan cara itu, [[Jepang]] berharap tentara [[Sekutu]] akan disambut oleh rakyat [[Indonesia]] sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer [[Jepang]] di [[Jawa]], Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan "''Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia''" (''BPUPKIBPUPK'') atau dalam [[bahasa Jepang]]: ''Dokuritsu Junbi Cosakai''. Pembentukan BPUPKIBPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.

BPUPKIBPUPK resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun [[kaisar]] [[Jepang]], [[Kaisar]] [[Hirohito]]. [[Radjiman Wedyodiningrat|Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat]], dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKIBPUPK dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]] dan [[Ichibangase Yosio]] (orang [[Jepang]]). Selain menjadi ketua muda, [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]] juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKIBPUPK (semacam sekretariat) dibantu [[Masuda Toyohiko]] dan [[Abdoel Gafar Pringgodigdo|Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo]]. BPUPKIBPUPK sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari: ''60 orang anggota aktif'' adalah tokoh utama pergerakan nasional [[Indonesia]] dari semua daerah dan aliran, serta ''7 orang anggota istimewa'' adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer [[Jepang]], tetapi wakil dari bangsa [[Jepang]] ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKIBPUPK sebagai pengamat saja).

Selama BPUPKIBPUPK berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKIBPUPK, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKIBPUPK, yaitu adalah sebagai berikut:

[[Berkas:Sidang BPUPKIBPUPK - 2.jpg|jmpl|300px|''Persidangan resmi '''BPUPKIBPUPK''' yang pertama'' pada tanggal [[29 Mei]]-[[1 Juni]] [[1945]]]]

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKIBPUPK yang pertama di gedung "''Chuo Sangi In''", yang pada zaman kolonial [[Belanda]] gedung tersebut merupakan gedung [[Volksraad]] (dari [[bahasa Belanda]], semacam lembaga "''[[Dewan Perwakilan Rakyat]] [[Hindia-Belanda]]''" di masa penjajahan [[Belanda]]), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan [[Gedung Pancasila]], yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – [[Jakarta]]. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKIBPUPK yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal [[1 Juni]] [[1945]], dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara [[Indonesia]], membahas bentuk negara [[Indonesia]] serta filsafat negara "''[[Indonesia]] Merdeka''".

Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKIBPUPK yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKIBPUPK dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, [[Izagaki|Jenderal Izagaki]], yang menguasai [[Jawa]] serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, [[Yuichiro Nagano|Jenderal Yuichiro Nagano]]. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKIBPUPK.

Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara [[Indonesia]], yakni disepakati berbentuk "'''''Negara Kesatuan [[Indonesia|Republik Indonesia]]'''''" ("''NKRI''"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan [[Indonesia|Republik Indonesia]]. Untuk hal ini, BPUPKIBPUPK harus merumuskan dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]] terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari [[Undang-Undang Dasar]] Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab [[Undang-Undang Dasar]] adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan [[Indonesia|Republik Indonesia]].

Guna mendapatkan rumusan dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]] yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKIBPUPK yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional [[Indonesia]], yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]] itu adalah sebagai berikut:

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]] yang dikemukakan oleh [[Soekarno|Ir. Soekarno]] tersebut kemudian dikenal dengan istilah "'''''[[Pancasila]]'''''", masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan ''[[Pancasila]]'' ini dapat diperas menjadi "'''''[[Trisila]]'''''" (''Tiga Sila''), yaitu: “''1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan''”. Bahkan masih menurut [[Soekarno|Ir. Soekarno]] lagi, ''[[Trisila]]'' tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "'''''[[Ekasila]]'''''" (''Satu Sila''), yaitu merupakan sila: “''Gotong-Royong''”, ini adalah merupakan upaya dari [[Soekarno|Bung Karno]] dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]] yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "''satu-kesatuan''", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKIBPUPK yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya ''Pancasila'' dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya ''[[Pancasila]]''.

Pidato dari [[Soekarno|Ir. Soekarno]] ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKIBPUPK yang pertama, setelah itu BPUPKIBPUPK mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan "''Panitia Sembilan''" dengan diketuai oleh [[Soekarno|Ir. Soekarno]], yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKIBPUPK mengenai dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]].

Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKIBPUPK yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]] yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah "''Panitia Sembilan''" tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKIBPUPK itu. Adapun susunan keanggotaan dari "''Panitia Sembilan''" ini adalah sebagai berikut:

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak "''[[Nasionalis]]''") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak "''[[Islam]]''"), maka pada tanggal 22 Juni 1945 "''Panitia Sembilan''" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]] yang kemudian dikenal sebagai "'''''[[Piagam Jakarta]]'''''" atau "''[[Piagam Jakarta|Jakarta Charter]]''", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah "''[[Piagam Jakarta|Gentlement Agreement]]''". Setelah itu sebagai ketua "''Panitia Sembilan''", [[Soekarno|Ir. Soekarno]] melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKIBPUPK berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "''[[Indonesia]] Merdeka''" yang disebut dengan "''[[Piagam Jakarta]]''" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara [[Indonesia|Republik Indonesia]] adalah sebagai berikut:

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKIBPUPK yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.

Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKIBPUPK itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKIBPUPK. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh [[Soekarno|Bung Karno]] yang membahas mengenai rancangan "''Pembukaan'' ([[bahasa Belanda]]: "''[[:nl:Preambule|Preambule]]''") ''[[Undang-Undang Dasar]] [[1945]]''", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKIBPUPK yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

[[Berkas:Sidang BPUPKIBPUPK - 1.jpg|jmpl|300px|''Persidangan resmi '''BPUPKIBPUPK''' yang kedua'' pada tanggal [[10 Juli]]-[[17 Juli]] [[1945]]]]

Masa persidangan BPUPKIBPUPK yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKIBPUPK kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan [[Indonesia|Republik Indonesia]], kewarganegaraan [[Indonesia]], rancangan [[Undang-Undang Dasar]], ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKIBPUPK yang kedua ini, anggota BPUPKIBPUPK dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia ''Perancang [[Undang-Undang Dasar]]'' (diketuai oleh [[Soekarno|Ir. Soekarno]]), Panitia ''Pembelaan Tanah Air'' (diketuai oleh [[Abikoesno Tjokrosoejoso|Raden Abikusno Tjokrosoejoso]]), dan Panitia ''Ekonomi dan Keuangan'' (diketuai oleh [[Mohammad Hatta|Drs. Mohammad Hatta]]).

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKIBPUPK menerima laporan panitia ''Perancang Undang-Undang Dasar'', yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, [[Soekarno|Ir. Soekarno]]. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan [[Undang-Undang Dasar]] yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu:

Konsep proklamasi kemerdekaan negara [[Indonesia]] baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "''[[Piagam Jakarta]]''", sedangkan konsep [[Undang-Undang Dasar]] hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "''[[Piagam Jakarta]]''". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKIBPUPK mengenai penerapan aturan [[Islam]], [[Syariat Islam]], dalam negara [[Indonesia]] baru. "''Piagam Jakarta''" atau "''[[Piagam Jakarta|Jakarta Charter]]''" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda.

[[Berkas:Sidang BPUPKIBPUPK - 3.jpg|jmpl|300px|''Persidangan resmi '''[[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia|PPKI]]''''' pada tanggal 18 Agustus 1945]]

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKIBPUPK dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan [[Undang-Undang Dasar]] bagi negara ''Indonesia Merdeka'', dan digantikan dengan dibentuknya "'''''[[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]]'''''" ("''[[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia|PPKI]]''") atau dalam [[bahasa Jepang]]: ''Dokuritsu Junbi Inkai'' dengan [[Soekarno|Ir. Soekarno]] sebagai ketuanya.

Tugas "''[[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia|PPKI]]''" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan ([[bahasa Belanda]]: ''[[:nl:Preambule|preambule]]'') serta batang tubuh [[Undang-Undang Dasar]] 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKIBPUPK, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer [[Jepang]] kepada bangsa [[Indonesia]], dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara [[Indonesia]] baru.