Kebebasan politik: Perbedaan revisi

2.161 bita ditambahkan ,  2 bulan yang lalu
Kebebasan politik adalah salah satu kelompok [[Hukum tata negara|hak konstitusional]] dasar dan kebebasan warga negara, dimana mereka menentukan partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan politik negara. Kebebasan politik biasanya dicantumkan dalam [[konstitusi]], [[undang-undang]] dan peraturan negara lainnya.
 
== Sudut pandang ==
== Tinjauan oleh Ahli atau Kelompok Politik ==
Berbagai kelompok di sepanjang [[spektrum politik]] memiliki pandangan berbeda tentang apa yang mereka yakini sebagai kebebasan politik.
 
 
Gerald C. MacCallum Jr. berbicara tentang kompromi antara kebebasan positif dan negatif, dengan mengatakan bahwa seseorang harus memiliki otonomi penuh atas diri mereka sendiri. Berhubungan satu sama lain karena menyangkut tiga hal, yaitu agen (personal maupun kelompok), batasan yang harus mereka bebaskan dan tujuan yang mereka cita-citakan.<ref>{{Cite journal|last=MacCallum|first=Gerald C.|date=1967-07|title=Negative and Positive Freedom|url=http://dx.doi.org/10.2307/2183622|journal=The Philosophical Review|volume=76|issue=3|pages=312|doi=10.2307/2183622|issn=0031-8108}}</ref>
 
Kebebasan yang diipelihara oleh sistem [[politik Islam]] ialah kebebasan yang makruf dan kebajikan yang sesuai dengan [[Al-Qur'an|Al-Qur’an]] dan [[Hadis]]. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan [[negara Islam]].<ref>{{Cite journal|last=Zawawi|first=Abdullah|date=2015|title=POLITIK DALAM PANDANGAN ISLAM|url=http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/download/2204/1646|journal=Jurnal Ummul Qura|volume=5|issue=1|pages=97}}</ref>
 
Wafi dan as-Saidi mengemukakan bahwa [[rakyat]] atau [[umat]] merupakan pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kekuasan sesuai dengan kehendaknya yang harus dijalankan. Jika umat merupakan [[Rezim|pemegang kekuasaan]], maka pemerintah di bawah kekuasaannya dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya umat mempunyai kebebasan politik penuh yang diberikan oleh Islam, bukan hak yang diberikan oleh penguasa. Sehinga ada dua hak yang paling dominan untuk seluruh umat, yakni hak memilih pemimpin dan hak mengawasi dan mengontrol setiap tindakan pemimpinnya, baik secara langsung atau dengan perwakilan.<ref>{{Cite journal|date=2015|title=KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM|url=https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1206/949|journal=at-Taqaddum|volume=7|issue=2|pages=271}}</ref>
 
== Sejarah ==
 
Dalam pandangan Arendt, aksi politik merupakan interupsi dari proses otomatis baik secara alamiah maupun historis. Kebebasan untuk memulai yang baru, dengan demikian merupakan perpanjangan dari "kebebasan untuk memanggil sesuatu menjadi '''ada''' (nyata) yang sebelumnya '''tidak ada''', '''tidak diberikan''', bahkan suatu objek pengetahuan atau imajinasi yang secara jelas '''tidak dapat diketahu'''i".<ref name=":0" />
 
 
 
== Kebebasan politik di Indonesia ==
[[Berkas:ReformasiDiKorupsi.jpg|kiri|jmpl|Sebuah slogan ''Reformasi dikorupsi'', selama [[Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019|Demonstrasi RUU KPK 2019]]|258x258px]]
[[Indonesia]] telah mencapai kemajuan demokrasi yang mengesankan sejak jatuhnya rezim [[otoriter]] pada tahun 1998, membangun [[pluralisme]] yang signifikan dalam politik dan media dan mengalami banyak transfer kekuasaan secara damai antar partai. Namun, negara ini terus berjuang dengan tantangan termasuk [[Korupsi di Indonesia|korupsi]] sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap beberapa kelompok minoritas, ketegangan [[Separatisme|separatis]] di wilayah Papua dan penggunaan undang-undang pencemaran nama baik dan penistaan ​​yang dipolitisir.<ref>{{Cite web|title=Indonesia: Country Profile|url=https://freedomhouse.org/country/indonesia|website=Freedom House|language=en|access-date=2021-07-19}}</ref>
 
Di masa [[Orde Baru|orde baru]], dimana iklim politik di Indonesia serasa dikendalikan oleh pemerintah, partai-partai politik dipaksa untuk bergabung menjadi dua partai politik yang dibedakan berdasarkan [[Politik Islam|partai islam]] dan non-islam, sedangkan pemerintah sendiri memiliki satu partai yang dapat dipastikan selalu memenangkan [[pemilihan umum]]. Berbeda sekali ketika saat ini kita melihat beragam partai politik menjamur di kalangan masyarakat.<ref>{{Cite web|last=Kompasiana.com|date=2016-12-30|title=Kebebasan Politik|url=https://www.kompasiana.com/hanifanw/586674e6d392734205fecea9/kebebasan-politik|website=KOMPASIANA|language=id|access-date=2021-07-11}}</ref>
 
* [http://gsociology.icaap.org/report/polsum.html "Brief review of trends in political change: freedom and conflict"].
* [http://histclo.com/cih/free.html "Freedom: The Great Gift of the West"].
*https://freedomhouse.org/
{{Hak asasi manusia substanstif}}
{{Libertarianisme}}
2.825

suntingan