Kebebasan politik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 28:
Gerald C. MacCallum Jr. berbicara tentang kompromi antara kebebasan positif dan negatif, dengan mengatakan bahwa seseorang harus memiliki otonomi penuh atas diri mereka sendiri. Berhubungan satu sama lain karena menyangkut tiga hal, yaitu agen (personal maupun kelompok), batasan yang harus mereka bebaskan dan tujuan yang mereka cita-citakan.<ref>{{Cite journal|last=MacCallum|first=Gerald C.|date=1967-07|title=Negative and Positive Freedom|url=http://dx.doi.org/10.2307/2183622|journal=The Philosophical Review|volume=76|issue=3|pages=312|doi=10.2307/2183622|issn=0031-8108}}</ref>
==
[[Berkas:Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg|278x278px|thumb|kiri| ''La Liberté guidant le peuple'' (Kebebasan memimpin rakyat), karya [[Eugène Delacroix]] 1830, [[Museum Louvre]]]]
Istilah paling awal tentang kebebasan politik dapat kita temukan dalam "Politik" [[Aristoteles]], di mana ia membahas kontradiksi antara kategori "kebebasan" dan bentuk pemerintahan yang demokratis. Penggunaan Undang-undang kebebasan politik ditemukan dalam [[Magna Carta]] Inggris tahun [[1215]]. Kemudian tonggak penting [[Hak asasi manusia|Hak Asasi]] dalam merumuskan konsep Kebebasan politik seperti pada [[Bill of Rights 1689|''Bill of Rights'' Inggris]] yang diadopsi pada tahun [[1689]], [[Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara]] Prancis pada tahun [[1789]] dan [[Deklarasi Hak-Hak]] (''Bill of Rights'') Amerika pada tahun [[1791]].
Pada [[Abad ke 19|abad ke-19]] dan awal [[Abad ke 20|abad ke-20]], situasi kebebasan politik di berbagai negara mengalami perkembangan dengan cara yang berbeda. Ideologi liberal yang menuntut [[hak sipil dan politik]] (kebebasan dan kesetaraan, hak pilih, dll.) masih dalam pengertian sangat terbatas seperti kualifikasi pemilihan properti, larangan politik, ketidaksetaraan antara pria dan wanita, pembatasan ras, dll.
Setelah [[Perang Dunia II]] ada lompatan kualitatif dalam pengembangan institusi hak asasi manusia dan sipil, yang menjadi topik utama dalam perkembangan [[hukum internasional]]. Pada tanggal 10 Desember 1948, [[Majelis Umum PBB]] mengadopsi "[[Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia]]". Pada tahun 1950, [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]] ditandatangani di Eropa, menciptakan mekanisme yang benar-benar beroperasi untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang dinyatakan oleh [[Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa]]. Pada tahun 1966, di bawah naungan PBB, "[[Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik]] " dan "[[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya|Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya]]”. Dokumen-dokumen ini dan dokumen-dokumen selanjutnya menyetujui standar internasional mengenai hak asasi manusia dan hak-hak sipil serta jaminan untuk memastikan hak-hak ini untuk dimasukkan dalam Undang-undang ataupun bentuk konstitusional Negara-negara yang berpartisipasi.
[[Berkas:Hannah Arendt 1975 (cropped).jpg|kiri|jmpl|Hannah Arendt, [[teoretikus politik]] [[Jerman]] juga seorang [[filsuf]].]]
[[Hannah Arendt]] menelusuri asal-usul konseptual kebebasan ke politik [[Yunani Kuno|Yunani kuno]]. Menurut studinya, konsep kebebasan secara historis tidak dapat dipisahkan dari tindakan politik. Politik hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah membebaskan diri dari kebutuhan hidup sehingga dapat berpartisipasi dalam ranah politik. Menurut Arendt, konsep kebebasan menjadi terkait dengan gagasan Kristen tentang [[Kehendak bebas|kebebasan berkehendak]] atau kebebasan batin pada sekitar abad ke-5 M dan sejak itu kebebasan sebagai bentuk tindakan politik telah diabaikan meskipun menurutnya kebebasan adalah "the raison d'être of politics (alasan untuk menjadi politik)".<ref>{{Cite book|last=1906-1975.|first=Arendt, Hannah,|date=1993|url=http://worldcat.org/oclc/28311361|title=Between past and future : eight exercises in political thought|publisher=Penguin Books|isbn=0-14-018650-6|oclc=28311361}}</ref>
Baris 34 ⟶ 42:
Dalam pandangan Arendt, aksi politik merupakan interupsi dari proses otomatis baik secara alamiah maupun historis. Kebebasan untuk memulai yang baru, dengan demikian merupakan perpanjangan dari "kebebasan untuk memanggil sesuatu menjadi '''ada''' (nyata) yang sebelumnya '''tidak ada''', '''tidak diberikan''', bahkan suatu objek pengetahuan atau imajinasi yang secara jelas '''tidak dapat diketahu'''i".<ref name=":0" />
== Kebebasan politik di Indonesia ==
| |||