Kebebasan politik: Perbedaan revisi

4.060 bita ditambahkan ,  2 bulan yang lalu
 
Dalam pandangan Arendt, aksi politik merupakan interupsi dari proses otomatis baik secara alamiah maupun historis. Kebebasan untuk memulai yang baru, dengan demikian merupakan perpanjangan dari "kebebasan untuk memanggil sesuatu menjadi '''ada''' (nyata) yang sebelumnya '''tidak ada''', '''tidak diberikan''', bahkan suatu objek pengetahuan atau imajinasi yang secara jelas '''tidak dapat diketahu'''i".<ref name=":0" />
 
== Kebebasan politik di Indonesia ==
Di masa [[Orde Baru|orde baru]], dimana iklim politik di Indonesia serasa dikendalikan oleh pemerintah, partai-partai politik dipaksa untuk bergabung menjadi dua partai politik yang dibedakan berdasarkan [[Politik Islam|partai islam]] dan non-islam, sedangkan pemerintah sendiri memiliki satu partai yang dapat dipastikan selalu memenangkan [[pemilihan umum]]. Berbeda sekali ketika saat ini kita melihat beragam partai politik menjamur di kalangan masyarakat.<ref>{{Cite web|last=Kompasiana.com|date=2016-12-30|title=Kebebasan Politik|url=https://www.kompasiana.com/hanifanw/586674e6d392734205fecea9/kebebasan-politik|website=KOMPASIANA|language=id|access-date=2021-07-11}}</ref>
 
Di [[era Reformasi]], kebebasan politik di Indonesia mengalami pasang surut. Dimasa pemerintahan [[B.J. Habibie]] kebebasan politik mendapat angin segar, pers yang sebelumnya dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan diberi kebebasan pers. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu, sehingga lahirlah 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Diberlakukannya Otonomi Daerah sehingga tidak terjadi [[Sentralisasi]] oleh Pemerintah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2021-03-29|title=Kebijakan Politik Masa Pemerintahan B. J. Habibie Halaman all|url=https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/29/144709069/kebijakan-politik-masa-pemerintahan-b-j-habibie|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2021-07-11}}</ref> Kemudian puncaknya pada tahun 2004, untuk pertama kalinya diadakan [[Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004|Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden]] yang dipilh langsung oleh rakyat.
 
Kebebasan politik dan sipil di Indonesia dinilai mengalami penurunan selama era pemerintahan Joko Widodo. Dalam indeks kebebasan yang disusun [[Freedom House]], lembaga nirlaba yang berbasis di Washington, peringkat Indonesia tercatat turun dari “bebas” selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi “setengah bebas”.<ref>{{Cite web|date=2019-10-22|title=Kebebasan Sipil di Indonesia Menurun pada Era Jokowi - Infografik Katadata.co.id|url=https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e585a0a2/kebebasan-sipil-di-indonesia-menurun-pada-era-jokowi|website=katadata.co.id|language=id|access-date=2021-07-11}}</ref> Dimana ketika itu pemerintah dianggap tidak melakukan tekanan dan menerima kritikan masyarakat. Kendati muncul beragam demonstrasi yang bahkan masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik.<ref>{{Cite web|date=2020-06-27|title=Politisi Demokrat Sebut di Era SBY Kebebasan Demokrasi Dinikmati Rakyat Tanpa Tekanan|url=https://www.merdeka.com/politik/politisi-demokrat-sebut-di-era-sby-kebebasan-demokrasi-dinikmati-rakyat-tanpa-tekanan.html|website=merdeka.com|language=en|access-date=2021-07-11}}</ref>
 
Kendati demikian, kebebasan politik saat ini semakin terlihat jelas lebih baik dari pada masa Orde baru. Seperti saat pemilu rakyat diberi hak pilih untuk menentukan pejabat seperti kepala daerah, [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]], [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD]] dan [[presiden]]-[[wakil presiden]]. Berkembangnya ilmu teknologi dan informasi turut membantu dalam menyampaikan pendapat pada khalayak umum bagi setiap orang. Selain untuk rakyat, kebebasan ini juga digunakan oleh media pers. Hal ini diperkuat dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers. Pers Indonesia semakin banyak dalam variasi dan jumlah. Rakyat Indonesia pun menjadi tahu apa aja yang sedang terjadi di negeri ini.<ref>{{Cite web|last=Kompasiana.com|date=2016-12-08|title=Kebebasan di Era Reformasi Indonesia|url=https://www.kompasiana.com/madesandhi3/5849262a779373951e6e2e68/kebebasan-di-era-reformasi-indonesia|website=KOMPASIANA|language=id|access-date=2021-07-11}}</ref>
 
== Lihat pula ==
* [[Kebebasan ekonomi]]
* [[kebebasan ilmiah]]
* [[Kebebasan sipil]]
* [[Desentralisasi]]
 
== Referensi ==
{{reflist}}
<references />
2.822

suntingan