Hukuman mati dan hak asasi manusia: Perbedaan revisi

1.002 bita ditambahkan ,  5 bulan yang lalu
 
== Perkembangan Hukum Internasional ==
[[Berkas:Flag of the United Nations.svg|jmpl|306x306px|Di dalam [[hukum]] [[internasional]], [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] memiliki tugas untuk [[Pengawasan|mengawasi]] dan memberikan [[perlindungan]] kepada [[Dakwaan|pelaku]] [[hukuman mati]], hal ini berkaitan dengan [[Hak asasi manusia|Hak Asasi Manusia]]<ref name=":11">{{Cite web|title=8 Panduan PBB untuk Negara yang Mengadopsi Hukuman Mati|url=http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799da8b5b465/8-panduan-pbb-untuk-negara-yang-mengadopsi-hukuman-mati/|website=Hukumonline.com|language=Indonesia|access-date=2021-06-26}}</ref>. Bentuk upaya yang dilakukan oleh [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] tertuang dalam [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB]] di tahun 1984<ref name=":11" />. Isinya berupa penjaminan bagi pelaku yang akan [[Hukuman mati|dihukum mati]]<ref name=":11" />. [[Resolusi]] tersebut terus diperbaharui, hingga yang terakhir tertuang dalam Resolusi Komisi HAM tahun 2005<ref name=":11" />. ]]
[[Hukuman mati]] pertama kali dibahas dalam forum [[Mancanegara|internasional]] di [[Konvensi Jenewa]] tahun [[1929]] tentang [[Tahanan perang|tawanan perang]].<ref name=":2" /> Isinya memuat tentang [[prosedur]] dan cara mengenai pemberian [[hukuman mati]] kepada [[Tahanan perang|tawanan perang]].<ref name=":2" /> Peraturan yang dibuat, berlaku hingga kini. Selain itu, [[Konvensi Jenewa]] juga membahas tentang [[warga sipil]], yang tidak diperbolehkan mendapatkan [[hukuman mati]] di wilayah yang ditempatinya.<ref name=":2" />